KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat
Allah swt penulis ucapkan se dalam-dalamnya, yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya serta ilmu yang
bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Sholawat serta
salam penulis selalu hanturkan untuk Nabi Muhammad Saw serta keluarga dan
sahabatnya yang telah memperjuangkan islam
dan membawa kami dari zaman jahiliyah sampai terang bendarang saat ini.
Penulis juga ucapkan
terima kasih kepada dosen pematakuliah Perbandingan Administrasi Negara yaitu Sofiawati S.Pd, M.Si yang dimana beliau telah
membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan makalah ini yang berjudul “Ekologi Administrasi”. Penulis akui bahwa kehadiran beliau dalam
membimbing penulis sangatlah penting dan tidak akan menutup kemuungkinan
penulis akan kesulitan apabila tidak ada beliau.
Selain itu penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan dorongan
semangat dalam menyokong penulis untuk menyelesaikan makalah ilmiah ini, jauh
dari keputus asaan penulis sangat bertopang kepada sahabat untuk memberikan
keluhkesah terhadap pembuatan makalah ini.
Sungai Limau, 13 Januari 2014
Penulis
AL-Muqtadir
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Ekologi Administrasi
merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi, yakni:
Politik, ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural resource.
Inti dari administrasi publik adalah pelayanan publik. Administrasi publik
dalam melayani publik bertujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan
publik dengan cara menyediakan barang dan jasa namun tidak berorientasi pada
profit. Adapun fungsi negara terdapat dalam UUD’45 alinea ke 4 yakni: sebagai
Security (keamanan); Wealth (Kesejahteraan); Education (Pendidikan); Peace
(Perdamaian) dan Relation.
Berdasarkan
perkembangannya, Negara di seluruh belahan dunia mempunyai identitas
masing-masing. Identitas itu dikategorikan menjadi dua yakni:
1.1 Developed Country
Center Country (dominan daerah kutub. Ex: Eropa)
Developed Country adalah istilah untuk
kategori Negara maju yang merupakan Negara pusat. Negara ini dikatakan sebagai
Negara maju karena dalam segala aspek kehidupannya baik itu dari segi Politik,
ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural resource mereka
telah mandiri. Mandiri di sini artinya bahwa mereka telah mampu menyediakan
sendiri kebutuhan Negara. Negara maju memiliki Sumber Daya Manusia dengan skill
yang tinggi sehingga mampu menciptakan tenaga ahli di berbagai bidang. Mereka
para tenaga ahli juga dapat menciptakan tekhnologi maju dan innovasi terbaru
bagi perkembangan yang berkelanjutan dengan lebih baik dan lebih baik lagi.
Selain itu, Negara maju bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri. Walaupun
beberapa Negara maju di belahan dunia ada yang masih mengimpor bahan mentah
dari Negara berkembang seperti Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka Negara maju
tidak ada masalah karena bahan jadi akan lebih memberikan keuntungan yang
besar.
·
Developing Country
Satellite Country (Biasanya berada di daerah Tropis
Developing Country adalah istilah yang
digunakan untuk Negara satellite (Negara pinggiran) yang memproduksi
hasil-hasil pertanian. Pada umumnya, Negara pinggiran ini adalah Negara yang
tergolong dalam kategori Negara berkembang, contohnya adalah Negara Indonesia.
Adapun ciri dari Negara berkembang adalah sebagai berikut:
Jumlah penduduknya
banyak dan padat perkilo meter perseginya dan tingkat pendidikan rakyatnya
rendah dengan tingkat buta aksara tinggi. Sebagian rakyatnya bekerja disektor
pertanian pangan secara tak produktif,sementara hanya sebagian kecil rakyatnya
bekerja disektor industry sehingga produktifitas kerjanya rendah. Kuantitas
sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah. Kalau
mempunyai sumber-sumber alam yang memadai namun belum diolah atau belum
dimanfaatkan. Mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki
dan digunakan hanya kecil atau sedikit jumlahnya. Sebagian besar dari mereka
merupakan negara-negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan
kira-kira satu atau dua dekade.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Jika
dilihat dari latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan Rumusan
Masalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud ekologi administrasi
?
2. Apa faktor-faktor ekologi dalam
administrasi ?
3. Bagaimana Perkemabangan Ekologi
Administrasi Di Indonesia ?
1.3 Tujuan penulis
Berdasarkan
paparan diatas maka tujuan penulis adalaha sebagai berikut :
1. Utuk mengetahui apa yang dimaksud
ekologi administrasi.
2. Utuk mengetahui Apa faktor-faktor
ekologi dalam administrasi.
3. Utuk mengetahui Bagaimana Perkemabangan
Ekologi Administrasi Di Indonesia.
1.4 Metode Penulisan
Metode yang dapat digunakan dalam penulisan makalah
ini adalah mengunakan metode Tinjauan
Pustaka dan searcing internet.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 EKOLOGI
Ekologi
Administrasi (Negara) terdiri dua terminology yaitu “Ekologi” dan
“Administrasi” kedua terminology ini dapat ditelusuri dari berbagai
sudut.Setiap sudut pandang tersebut memberikan pengertian yang berbeda. Hal ini
disebabkan oleh latar belakang pengalaman, pendidikan dan cara pandang dari
para ahli yang bersangkutan. Meskipun demikian dari masing – masing cara
pandang yang berbeda itu dapat ditelusuri beberapa hal yang merupakan
persamaannya. Dengan persamaan – persamaan tersebut maka dapat di rumumuskan
berbagai kriteria yang merupakan karakteristik dari Ekologi Administrasi itu
sendiri, sehingga dapat diambil batasan mendekati arti yang sebenarnya, bahkan
tidak menutup kemungkinan diperoleh pengertian yang sesungguhnya.
Kata
ekologi pertama kali di perkenalkan oleh Ernest Hackel, seorang biologis Jerman
pada tahun 1869. Kata Ekologi terdiri dari kata Oikos dan Logos, Oikos = Rumah
atau tempat tinggal, sedangkan Logos = telaah atau studi. Jadi Ekologi adalah
ilmu tentang rumah atau tempat tinggal mahluk, biasanya ekologi didefinisikan
sebagai berikut : “Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk
hidup dengan lingkungan”(Soejiran Dkk-Pengantar Ekologi.
Ekologi
adalah cabang dari biologi yang berkenaan dengan hubungan antara kehidupan
mahluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka, yang dalam ilmu kemasyarakatan
perhubungan antara penyaluran kelompok – kelompok manusia tersebut dengan
penerangan sumberdaya alam berakibat terhadap pola kemasyarakatan dan budaya.
Ekologi
adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal balik yang berguna)
antara suatu organisme dan lingkungan sekelilingnya (Prajudi Atmosudirjo, 1970)
Ilmu
Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara suatu organisme
dengan yang lainnya dan diantara organisme-organisme tersebut dengan
lingkungannya.(Fuad Amsyari11)
Ekologi
adalah suatu kajian yang berhubungan dengan inter-relasi antara organisme
dengan lingkungan.Dasar empirisnya terletak dalam hasil penelitian bahwa
organisme-organisme yang hidup ini berfariasi menurut lingkungan.(Komarudin,
Ensiklopedia Manajemen, 239)
Dengan
demikian dapat dikatakan juga bahwa ekologi melihat alam sebagai pola jaringan
kehidupan yang tersusun oleh energi dan arus materi, dimana terkait semua
mahkluk hidup.Sehubungan dengan hal di atas maka kita ketahui bahwa pada
mulanya ekologi ditetapkan terbatas pada hewan dan tumbuh-tumbuhan sehingga di
kenal ekologi hewan dan ekologi tumbuh-tumbuhan, kemudian diterapkan juga pada
manusia sehingga dikenal pula ekologi manusia atau ekologi sosial.
Dari
pengertian - pengertian di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa
lingkungan mempunyai batas tertentu dan ísi tertentu.Secara praktis ruang
lingkungan itu dapat ditentukan oleh faktor alam, faktor sosial dan
sebagainya.Sedangkan secara teoritis batas lingkungan sulit untuk
ditentukan.Adapun isi dari suatu lingkungan meliputi semua benda baik hidup
ataupun mati serta kondisi-kondisi ada di dalamnya yang saling kait mengkait
(berinteraksi) antara satu dengan yang lainnya.
Manusia
sebagai mahkluk hidup merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam proses
saling pengaruh mempengaruhi antar manusia dan antara manusia dengan
lingkungan. Agar mudah di pahami, maka untuk selanjutnya lingkungan ini dapat
dibagi dalam tiga kelompok dasar yang sangat menonjol, yakni :
1.
Lingkungan fisik (physical environment);
2.
Lingkungan biologi (biological environment):
3.
Lingkungan sosial (social environment).
Kemudian
lebih lanjut dikatakan bahwa “Ekologi merupakan suatu synthesa, suatu penilai
paduan kembali daripada hasil-hasil studi yang telah dilakukan terhadap
unsur-unsur masing-masing dan satu persatu yang diperoleh dengan analisa” ( S.
Prajudi Atmosudirdjo : 1978 : hal.14).
2.2 EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA
Ekologi
Administrasi Negara adalah Serangkaian proses yang terorganisir darisuatu
aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan
masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikanterutama di bidang
organisasi, sumber danmanusia dan keuangan (Fred. W. Riggs).
Pengertian
Ekologi Administrasi Negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari
suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan
masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang
organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan. Dengan demikian ekologi
administrasi publik yaitu suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling
mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal
balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar
pemerintah, vertikal-horisontal, dan dengan masyarakatnya. Dimensi pemerintahan
dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori
organisme.Asumsi teori ini menyatakan bahwa negara atau pemerintahan itu adalah
kodrat danmerupakan satu organisme yang mempunyai kehidupan tersendiri.Dalam
bukunya “politics” Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah satu masyarakat
paguyuban (perkumpulan) yang paling tinggi diatas masyarakat paguyuban
lainnya.“Dimana negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang
terdapat pada mahluk hidup”. Tingkatan paguyuban menurut Aristoteles yaitu :
1. keluarga,
2. kehidupan bermasyarakat secara
berkelompok,
3. kehidupan bernegara.
Penyesuaian dalam
dimensi pemerintahan :
1. Penyesuaian kedaulatan dengan
pencapaian tujuan dalam kehidupan bernegara.
2. Penyesuaian dengan lingkunagannya, baik
factor lingkungan eksternal dan internal.
Disamping penyesuaian
kedaulatan tersebut harus ada keseimbangan diantaranya :
1. Kelompok masyarakat dengan kelompok
lain.
2. Kehidupan kelompok dengan kehidupan
pereorangan (individu)
3. Hubungan antara individu dengan
individu lainnya.
4. Hubungan antara warga dengan sumber
daya dan kekayaan alam yang tersedia.
5. Hubungan warga negara perseorangan dan
secara bersama dengan lingkungansosial, budaya, dan lingkungan alam semesta.
Menurut Prof. F.W.
Riggs menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam
ekologi pemerintahan :
1. keadaan penduduk,
2. struktur social,
3. sistem ekonomi,
4. ideologi negara, dan
5. sistem politik
Sedangkan menurut
Farrel Weady yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan
yaitu :
1. keadaan penduduk,
2. wilayah,
3. teknologi,
4. cita-cita dan harapan, dan
5. kepribadian.
2.3 Faktor-Faktor Ekologis Dalam Administrasi Negara
Meskipun
belum adanya keseragaman dari para ahli dalam memberikan batasan atau
klasifikasi dari faktor-faktor sosial yang dominan yang harus diperkirakan
dalam mengembangkan dan membina administrasi pemer intahan, penulis dalam hai
ini hanya mengemukakan beberapa pendapat saja dari para sarjana. Drs. S.
Pamudji, MPA. menyatakan sebagai berikut : Environment adalah ruang hidup yang
di dalamnya terdapat facet-facet yang kesemuanya mempengaruhi living organism dan
sebaliknya. Facet-facet itu adalah :
1.
Fisis geografis yang meliputi tanah, air, sungai, gunung,
udara.
2.
Non fisis geografis yang mencakup idiologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, hankam (S. Pamudji : 1979 ; hal.2).
Prof.
Fred. W. Riggs membagi faktor ekologis tersebut ke dalam lima aspek, yaitu :
1.
Ekonomi
2.
Sosial
3.
Symbol
4.
Komunikasi
5.
Politik (S. Pamudji : 1979 : hal.6).
Prof.
John Gous membagi pula faktor-faktor 1ingkungan tersebut sebagai berikut :
1.
Penduduk
2.
Tempat
3.Teknologi
fisik
4.Teknologi
sosial
5.Cita-cita
dan keinginan-keinginan
6.Bencana
7.
Kepribadian (S. Pamudji : 1979 : hal.3).
Dalam
rangka pembinaan Ketahanan Nasional, maka Sondang P. Siagian, MPA. Ph.D,
membagi faktor-faktor ekologis sebagai berikut :
1.
Faktor geografis
2.
Faktor penduduk
3.
Faktor kekayaan alam
4.
Faktor ideologi
5.
Faktor politik
6.
Faktor ekonomi
7.
Faktor sosial budaya
8.
Faktor kekuatan militer (Sondang P.Siagian : 1979 : hal.88).
Selanjutnya Prof. DR. Mr. S. Prajudi
Atmosudirdjo membagi pula faktor ekologis dari administrasi yang dominan ke
dalam dua aspek yakni : “Unsur-unsur alam geografis fisik dan unsur-unsur
kemanusiaan (S. Prajudi Atmosudirdjo : 1976 : hal.17).
Dari
beberapa pendapat sarjana tersebut di atas maka penulis membatasi diri pada
beberapa faktor lingkungan yang paling dominan berpengaruh terhadap
administrasi pemerintahan, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.
2.4 PERTUMBUHAN EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA
Pada
tahun lima puluhan (1950-an)sekelompok ilmuwan politik dan adne menyadari bahwa
memindahkan begitu saja sistem dan lembaga2 atau pranata politik dan adne dari
suatu lingkungan masyarakat, bangsa dan negara tertentu ke lingkungan
masyarakat, bangsa dan negara yang lain tidaklah tepat.
Ilmu
sosiologi, antropologi, ekonomi dll memperkuat pandangan tersebut bahwa apa
yang baik dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara tertentu belum tentu
baik pula bagi masyarakat, bangsa dan negara lain.
Dalam
rangka penyempurnaan sistem dan pranata adne dari negara berkembang perlu
didukung oleh suatu pengkajian perbandingan.Dalam perbandingan ini digunakan
pendekatan secara ekologi (ecological approach).
Prof.
Fred W. Riggs adalah pendorong utama perkembangan Ekologi ADNE yang pada tahun
lima puluhan telah memberikan ceramah2 yang kemudian dibukukan dengan judul THE
ECOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION.
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Kata
ekologi pertama kali di perkenalkan oleh Ernest Hackel, seorang biologis Jerman
pada tahun 1869. Kata Ekologi terdiri dari kata Oikos dan Logos, Oikos = Rumah
atau tempat tinggal, sedangkan Logos = telaah atau studi. Jadi Ekologi adalah
ilmu tentang rumah atau tempat tinggal mahluk, biasanya ekologi didefinisikan
sebagai berikut : “Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk
hidup dengan lingkungan”(Soejiran Dkk-Pengantar Ekologi.
Ekologi
Administrasi Negara adalah Serangkaian proses yang terorganisir darisuatu
aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah
publik melalui perbaikan-perbaikanterutama di bidang organisasi, sumber
danmanusia dan keuangan (Fred. W. Riggs).
Pada
tahun lima puluhan (1950-an)sekelompok ilmuwan politik dan adne menyadari bahwa
memindahkan begitu saja sistem dan lembaga2 atau pranata politik dan adne dari
suatu lingkungan masyarakat, bangsa dan negara tertentu ke lingkungan
masyarakat, bangsa dan negara yang lain tidaklah tepat.
Ilmu
sosiologi, antropologi, ekonomi dll memperkuat pandangan tersebut bahwa apa
yang baik dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara tertentu belum tentu
baik pula bagi masyarakat, bangsa dan negara lain.
Dalam
rangka penyempurnaan sistem dan pranata adne dari negara berkembang perlu
didukung oleh suatu pengkajian perbandingan.Dalam perbandingan ini digunakan
pendekatan secara ekologi (ecological approach).
Prof.
Fred W. Riggs adalah pendorong utama perkembangan Ekologi ADNE yang pada tahun
lima puluhan telah memberikan ceramah2 yang kemudian dibukukan dengan judul THE
ECOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION.
3.2 KRITIK DAN SARAN
Penulis sangat berterima kasih atas
sokongan danmasukan pembaca dan pengamat tulisan ini. Namun penulis menyadari
bahwa karya ini masi jauh sangat dari kesempurnaan dan terlebihnya memiliki
banyak kekurangan. Maka darii tu penulis mengaharapkan pembaca dan pengamat mau
sudi kiranya memberikan pendapat, kritikan atau sarannya demi kemajuan karya
tulis selanjutnya yang ingin di capai penulis.
DAFTAR PUSTAKA
Berger, Peter L. 1963. Invitation to Sociology: A Humanistic
Perspective. Garden City, New York: Doubleday Anchor.
Pamudji. 2004. Ekologi
Administrasi Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
Caplow, Theodore. 1971. Elementary Sociology. New Jersey:
Prentice Hall, Inc.
Castles, Lance, Suyatno, dan Nurhadiantomo. (1983). Sosiologi
Politik: Borokrasi Kepemimpinan dan Revolusi Sosial di Indonesia. Surakarta:
Hapsara.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penguasaan
Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi.
Pamudji, S. (1974). Ekologi Administrasi Negara. Jakarta:
Yayasan Karya Uharma IIP.
Raphaeli, Nimrod, ed., Introduction to Comparative Public
Administration. Biro Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.
Robbins, Stephen P. (1978). The Administrative Process:
Integrating Theory and Practice. New Delhi: Prentice-Hall of India Private
Limited.
Tjokrowinoto, Moeljarto. (1977). Peranan Kebudayaan Politik
dan Kebudayaan Administrasi di dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta:
Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gajah Mada.
Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman.
Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Benda Cagar
Budaya.
