MAKALAH POLITIK TENTANG PEMERINTAHAN SBY

BAB I

PENDAHULUAN

• 1.1.1     Latar Belakang

Fungsi politik merupakan usaha-usaha peremusan khendak/kemauan dari pada Negara (the formulation of the will of the state). Dengan demikian politik itu bersangkut paut dengan Negara dan dengan sendirinya juga bersangkut paut dengan pemerintahan dan kekuasaan. Sebaliknya dengan fungsi, Administrasi Negara merupakan usaha-usaha melaksanakaan kehendak dari pada Negara (the execution of the will of the state).

Layaknya seorang pemimpin, SBY banyak mendapatkan penilaian, kesan dan kritik publik. Dalam berbagai media dan kesan banyak pengamat, SBY adalah sosok pemimpin yang peragu, lamban dan tidak desisive. Oleh karena itu, menurut mereka, SBY dianggap tidak cocok untuk meminpin negara yang masih tertimpa krisis seperti Indonesia.

seorang presiden, harus mempunyai segudang kualitas, seperti handal menangani kebijakan, sigap dalam mengambil keputusan, judgment yang matang, intelektualitas yang tinggi, inovatif, berani mengambil resiko, adaptif, naluri yang tajam, kepedulian terhadap masalah, tangguh mental, mau interospeksi dan belajar dari kesalahan, mampu menentukan prioritas, gigih mencari solusi, mampu memabaca perubahan zaman dan tren dunia, mampu beradaptasi, akhlak yang baik, dan lain-lain.

Jika kita dapat mengenal baik dan dekat dengan pemimpin kita sangatlah mudah mengetahui bagai mana sepak terjang pemimpin kita itu dalam kinerja pemerintahannya, tetapi lain halnya dengan mengenal hanya menggunakan rasa praduga dan isu politik yang menjatuhkannya, kesan negatif terhadap kepemimpinan SBY seperti peragu dan lamban tidak akan ada lagi. Yang terjadi justeru sebaliknya, kita akan berpandangan bahwa SBY adalah sosok pemimpin yang mempunyai leadership type yang kokoh dan pemimpin yang mempunyai kualitas yang mapan.

Kualitas itu bisa dilihat saat dia menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa negeri ini. Dalam menyelesaikan masalah Tsunami di Aceh, seumpamanya, dia menanganinya dengan tepat dan cepat. Dia meninjau langsung kelapangan saat ada bencana. Pada saat terjadi bencana Tsunami tersebut, SBY berada di Nabire Papua yang tertimpa Gempa lebih dulu. SBY langusng terbang ke Aceh setelah mendengar berita bencana yang meluluhlantahkan Aceh tersebut

Dalam hal ini penulis merangkum perjalanan politik sepak  terjang  Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana beliau selama dua periode memimpin indonesia ini yang penduduknya kaya akan budaya dan adat, yang wilayah teroterialnya berupa nusantara kaya akan kekayaan alam dan tidak luput juga kaya akan perpolitikannya karna diera pemerintahan SBY ini keran demokrasi sangatlah terbuka lebar bagi rakyatnya yang pada akhirnya adalah salah satu menjadi faktor kaya akan perpolitikannya.

• 1.1.2     Fokus  masalah

Berbagai masalah tertumpah ruah diindonesia ini yang bayak hasil dari kinerja pemimpin dari sebelumnya yang tak selesai lalu dilimpahkan dengan pemimpin yang selanjutnya. Tidak lain halnya dengan perpolitikan diindonesia yang saat ini, karna tuntutan dari kebutuhan organisasi/kelompok maupun individu berbagai cara dilakukan seseorang presiden untuk menjalankan roda pemerintahannya demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Baik untuk menyelesaikan berbagai macam problema yang ada maupun membuat problema baru ditengah masyarakat dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi

Dalam makalah ini penulis memtasi masalah hanya sebatas “Sepak Terjang Politik Dan Kinerja Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Indonesia Selama Menjabat Dua Periode”.

• 1.1.3     Identifikasi Masalah

Dapat dilihat dan berlandasan latar belakang, penulis dapat mengemukakan tentang identifikasi masalah yang ada sesuai juga dengan topik makalah ini yaitu :

a.       Terlalu kerasnya arus demokrasi yang diciptakan membuka peluang politik yang begitu besar juga dan berdampak terhadap kemajuan suatu negara oleh siapa yang dipimpinnya.

b.      Sepak terjang SBY dalam menjalankan roda pemerintahan tidak seluruhnya dapat diterima baik oleh lapisan masyarakat.

c.       Pada akhirnya sampai saat ini adalah puncaknya demokrasi politik yang berdampak kebebasan politik semakin besar menguasai indonesia dari segala aspek.

• 1.1.4     Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan penulis diatas, maka rumusan masalah yang dapat diterik oleh penulis yaitu :

a.       Bagaimana Politik yang diterapkan SBY dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia ?

b.      Seberapa jauh sistem demokrasi di Indonesia mempengaruhi politik diindonesia dalam perjalanan politik kepemimpinan indonesia oleh SBY ?

c.       Bagaimana sebenarnya indonesia dalam kepemimpinan Indonesia dalam 2 periode oleh SBY ?

• 1.1.5     Maksud Dan Tujuan Penulis

Berdasarkan paparan  masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai makalah ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk mengolah dan menganalisa data, secara khusus makalah ini bertujuan untuk :

a.       Untuk mengetahui bagaimana politik yang diterapkan SBY dalam menjalani roda pemerintahan di Indonesia.

b.      Untuk mengetahui seberapa jauh sistem politik kepemimpinan SBY dalam sistem demokrasi di Indonesia.

c.       Untuk mengetahui kinerja dan hasil dari pemerintahan SBY selama 2 periode dalam memimpin di Indonesia.

d.      Menyelesaikan tugas makalah kelompok yang diberikan oleh dosen.

• 1.1.6     Kegunaan Makalah

Berdasarkan dari masalah yang diangkat, maka dirumuskan kegunaan dari penilitian ini sebagai berikut :

a.       Kegunaan Teoritis

Untuk menambah khasanah dan wawasan ilmu administrasi Negara terutama dalam Ilmu Politik.

b.      Kegunaan Praktis

-          Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan tentang politk era Susilo Bambang Yudhoyono

-          Bagi pembaca untuk memberikan masukan dan pertimbangan atas kepemimpinan SBY diindonesia.

• 1.1.7     Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan makalah ini memakai metode pengumpulan data dari berbagai sumber yaitu sebagai berikut:

a.       Tinjauan Pustaka

Penulis mencari informasi dari buku-buku yang menyangkut sesuai topik makalah dari berbagai macam buku dan pustaka.

b.      Tinjauan Internet

Karna keterbatasan update dalam penulisan buku dan jumlah buku yang dapat ditemui tidaklah maksimal, maka penulis mengambil  tehnik pengumpulan data melalu media online yaitu internet yang banyak menyediakan berbagai informasi up to date.

BAB II

TEORI

2.1.1   Teori Kekuasaan

Dalam pandangan ini politik dipandang sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan .Robson mengatakan “ilmu politik dipandang sebagai ilmu yanga memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasan. mempengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Konsep politik sebagai perjuangan mencari dan mempertahankan kekuasaan, juga memiliki sejumlah kelemahan”.

2.1.2   Teori Politik Menurut Para Ahli Nimno

Pengertian Komunikasi Politik Definisi, Makalah, Teori Menurut Para Ahli Nimno - Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata “polis” ini berkembang menjadi “politicos” yang artinya kewarganegaraan. Dari kata “politicos” menjadi ”politera” yang berarti hak-hak kewarganegaraan.

Secara definitif,  ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya  Nimmo (2000:8) mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif , perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.

Bagi Lasswell (dalam Varma, 1995:258), ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Berbeda dengan  David Easton dalam Sumarno (1989:8), mendefinisikan politik sebagai berikut: 

“Political as a process those developmental processes through which person acquire political orientation and patterns of behavior”

Dalam definisi ini David Easton menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku.

2.1.3   Teori Politik Menurut Para Ahli

Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi politik menurut beberapa ahli:

IBNU AQIL

“Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W”

ROD HAGUE

“Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”

 ANDREW HEYWOOD

“Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama”

 CARL SCHMIDT

“Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak”.

 LITRE

“Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara”

 ROBERT

“Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia”

BAB III

PEMBAHASAN

3.1.1   Biografi presiden susilo bambang yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda denganpresiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.

Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).

Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS).

Namun kemudian, SBY justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, belaiu meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.

Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.

Batalyon Linud 330 merupakan salah satu dari tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I/Kostrad, yang memiliki nama harum dalam berbagai operasi militer. Ketiga batalyon itu ialah Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri Lintas Udara 328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri Lintas Udara 305/Tengkorak. Kefasihan berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Kemudian sekembali ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.

Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977). Setelah itu, beliau ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978), Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops SUAD (1981-1982). Ketika bertugas di Mabes TNI-AD, itu SBY kembali mendapat kesempatan sekolah ke Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1983, beliau mengikuti Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983 sekaligus praktek kerja-On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983. Kemudian mengikuti Jungle Warfare School, Panama, 1983 dan Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984, serta Kursus Komando Batalyon, 1985. Pada saat bersamaan SBY menjabat Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)

Lalu beliau dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989. SBY pun sempat menjadi Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, beliau ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993).

Lalu, beliau kembali bertugas di satuan tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol Riyamizard Ryacudu. Kemudian menjabat Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995). Tak lama kemudian, SBY dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). Beliau menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996). Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999).

Sementara, langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

3.1.2   Politik Dalam Demokratisasi Era SBY Berjalan Baik

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi pancasila. Dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia dibawah pemerintahan SBY baik jangka panjang maupun menengah, pemerintah berupaya mengajak segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan program-program dan kebijakan pemerintah.

Berbicara mengenai pembangunan perekonomian Nasional, perlu upaya penataan system pemerintahan yang demokratis, beretika, santun, dan berkeadilan. Ciri Negara maju adalah demokrasi yang berjalan tertib. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada aspirasi mayoritas masyarakat.

Di pemerintahan SBY, kita melihat betapa proses demokrasi berjalan lancar. Pesta demokrasi dalam pemilu presiden, memberikan signal positif bahwa pemerintahan yang dipimpin SBY-Budiono berhasil mengawal agenda reformasi demokrasi berjalan direl yang tepat.

Olehnya itu, seluruh masyarakat Indonesia di negeri ini berperan serta dalam pesta demokrasi memilih pemimpin yang bervisi memberantas korupsi, selalu bekerja keras. Sistem demokrasi harus terus digelorakkan. Merawat system ini pun berada di pundak masyarakat Indonesia.

Demokrasi adalah instrument untuk mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Hal ini ditandai dengan solidaritas dan kepedulian, kebersamaan, kekompakkan, dalam mendukung pemimpin yang telah dipilih masyarakat dalam partisipasi pesta demokrasi pemilu presiden.

Demokrasi dalam pemerintahan SBY, memberikan ruang yang maksimal kepada semua elemen masyarakat yang tergabung dalam Ormas, LSM, Lembaga, Komunitas, Mahasiswa untuk mengekspresikan pendapat dan inovasinya kedalam sistem pembagunan Indonesia.

Demokrasi kita telah berjalan maju, meski dalam perjalanan kerap kali mengalami benturan, hambatan, bahkan diciderai oleh pelaku demokrasi itu sendiri. Media sebagai pilar ke tiga demokrasi yang ikut meramaikan sosialisasi peran dan fungsi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harusnya mampu menjadi benteng akal sehat, pencetus, pelopor, pengawal, proses demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Di bawah kepemimpinan SBY, kita mampu bersama-sama untuk ikut melebur mewujudkan cita-cita membangun Indonesia lebih ramah, lebih sejahterah dan lebih bermartabat.

3.1.3   KEKURANGAN DARI SISTEM DEMOKRASI ERA SBY

Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY), kebebasan demokrasi diakui, tapi hukum tidak tegak. Akibatnya semua serba transaksional dan korupsi kian jadi.“Sekarang ini dimana-mana serba korupsi dan serba dibeli. Itu karena demokrasi tanpa disertai penegakan hukum. Sekarang justru kekuasaan mengangkangi hukum,”.

Dalam kondisi seperti inilah, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terus-menerus mengajak masyarakat untuk jangan sampai terlupa dengan kasus-kasus besar korupsi, seperti skandal Bank Century, mafia pajak, dan lainnya. Untuk itu, mengadakan kegiatan untuk mengangkat buku-buku yang membongkar korupsi besar di negeri ini untuk diadili dalam suatu Mahkaham Intelektual (MI).

MI ini gagasan aktivis GIB untuk melawan korupsi. MI didesain mirip pengadilan sebagai forum pertanggung jawaban publik mengenai korupsi dan penyalahgunaan wewenang para pejabat publik.

Sementara itu, pakar politik dari UI Boni Hargens menyatakan, sekarang ini sudah begitu banyak kritik keras disampaikan, tapi semuanya lewat begitu saja. “Sekarang sudah sampai pada kata-kata sudah tak bermakna lagi. Semua sudah keluar, tapi tidak ditanggapi untuk perbaikan negara.”

3.1.4   Perekonomian  Indonesia "Dalam II Periode diBawah Pimpinan SBY"

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

Pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 - 6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara.

Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014).

Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong yang dipimpin Megawati dan Hamzah Haz pada 5 Desember 2005. Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan.

Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi, baik rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah. Sekarang jaman Indonesia Bersatu jilid II kita tidak bisa langsung mengetahui bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka baru menjabat 3 tahun. Masih ada 1 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya. Tapi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya menstabilkan ekonomi seperti pada zaman pemerintahan pembangunan pada masa Presiden Soeharto dulu.

Banyak sekali masalah penting di zaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal. Pemerintaan Indonesia jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan menteri dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada perkembangannya.

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I Pada Era SBY-JK Pada masa pemerintahan Indonesia bersatu jilid I ini disebut juga Pemerintaha Gotong-Royong. Langkah Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah bagian dari kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam membangun bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa lalu.

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki karakteristik sebagai berikut:

1.      Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.

2.      Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas.

selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009.

Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB. Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.

Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

3.1.5   Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II Pada Era SBY-Boediono

Pada pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II pada era SBY-JK, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1.      BI rate

2        Nilai tukar

3        Operasi moneter

4        Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China). Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi.

Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000. Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia.

Sistem ekonomi bangsa Indonesia dibawah pemerintahan SBY-Boediono masih belum terbebas dari hegemoni sistem kapitalis yang menggrogoti sendi-sendi perekonomian tanah air. Sampai saat ini, ekonomi kita masih terjajah. Walaupun data statistik dan angka pertumbuhan perekonomian naik tinggi seperti yang dikatakan oleh SBY. Namun,, upah buruh di Indonesia adalah upah yang paling rendah diseluruh dunia.

Banyak sekali masalah masalah penting di jaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal . Pemerintaan Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan,menteri dan lain sebagainya kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada perkembangannya. Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan.

Selengkapnya, lihat data-data laju pembangunan Indonesia 1998-2008  tahun terakhir berikut. Data-data ini berasal dari BPS.

Anggaran Kesehatan

Anggaran Pertanian

Cadangan Devisa

Jumlah pengangguran

Take Home Pay Terendah

Utang Pemerintah

Anggara Pendidikan

Belanja Negara

Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi

Utang IMF

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Indonesia 2008

3.1.6   Kepemimpinan SBY Dinilai Sangat Mengesankan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima  gelar Honorary Degree of Doctor of Letters dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Penganugerahan ini berlangsung di Hotel Shangri-La,  Kepemimpinan SBY dalam pelayanan publik di berbagai bidang sangat mengesankan, sebagai advokat perdamaian, demokrasi, islam moderat, dan HAM.

Dalam rilis yang dikeluarkan NTU, penganugerahan gelar kepada SBY ini merefleksikan suatu pengakuan NTU atas kenegarawanan SBY serta kontribusinya terhadap Indonesia, khususnya dalam membangun stabilitas politik, transformasi demokrasi, dan kemajuan ekonomi nasional.

Presiden SBY merupakan kepala negara pertama dari Indonesia yang menerima gelar tersebut. Sebelumnya gelar kehormatan dari NTU juga didapat mantan Presiden India Abdul Kalam dan mantan Presiden Singapura SR Nathan.

Gelar ini juga sebagai pengakuan atas kiprah SBY yang dinilai sangat mengesankan dalam pelayanan publik, yaitu 27 tahun pelayanan militer, 4 tahun menduduki kursi menteri, dan hampir satu dekade menjadi presiden Indonesia.

Presiden NTU Prof Bertil Andersson menjelaskan, kepemimpinan SBY dalam pelayanan publik di berbagai bidang sangat mengesankan, sebagai advokat perdamaian, demokrasi, islam moderat, dan HAM.

“Sebagai negarawan internasional, Presiden Yudhoyono telah meningkatkan visibilitas Indonesia melalui kepemimpinannya dan keterkaitan dalam berbagai acara internasional, seperti ASEAN, APEC, East Asia Summit, dan G20,” menurut Professor Andersson.

NTU merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Singapura bahkan Asia, menduduki peringkat ke-11 di Asia dan ke-86 di dunia. S Rajaratnam School of International Studies sendiri menduduki peringkat ke-3 dari 40 top think tanks di Asia.

3.1.6   Kepemimpinan SBY sebagai Bapak Negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke enam dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia. Sosok presiden yang gemar membaca buku setiap harinya, Beliau selalu menyempatkan dirinya untuk membaca buku setiap pagi. Beliau pernah berkata ilmu dan pengetahuan sangat berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Presiden Yudhoyono sudah berjanji akan mengubah gaya kepemimpinannya. Selain itu, presiden juga akan meminta hal sama yang dilakukan oleh seluruh pejabat pemerintah pusat dan daerah yang pada intinya akan berjuang untuk rakyat.

Presiden mengatakan bahwa gaya memimpin di sana juga akan berubah, Bagi seorang pepmimpin seperti SBY, kata – kata dan tindakannya dalam kehidupan sehari – hari adalah sumber kebijakan. Jika kebijakan seorang pemimpin itu diterima oleh rakyat, berarti kebijakan itu terkait dengan kesadaran dan kebutuhan fundamental rakyat, demikian pula sebaliknya. Akibatnya, rakyat menjadi bangga terhadap pemimpinnya.

Bila, SBY dilihat dari sisi kepemimpinan, manajerial, dan intelektualitasnya. Dia memang tokoh yang selalu menyedot perhatian banyak kalangan. Karena, bahasa tubuh, bahasa lisan, dan bahasa kepemimpinannya menyatu dalam perpaduan yang harmonis, memikat, dan memesona bagi siapa saja yang melihat dan mendengarnya. Kepemimpinannya dari 2004 hingga kini telah membuktikan siapa SBY sesungguhnya. SBY adalah negarawan, jenderal, ilmuwan, cendekiawan, peacemaker, mentor, instruktur, dan bahkan pencipta lagu. Tak heran jika menurut beberapa masyarakat, Capres 2004 - 2014 ini tetap menjadi calon terpopuler daripada tokoh – tokoh yang lain.

3.1.7   SBY 5 Kali Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu  

Dibanding presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat paling banyak membongkar-pasang menterinya.  Era Presiden Megawati tidak terjadi pergantian menteri. Masa sebelumnya ketika dipimpin Abdurahman Wahid dari 26 Oktober 1999-Mei 2000 terjadi pergantian lebih dari lima menteri.

Presiden SBY tercatat lima kali melakukan reshuffle kabinet. Berikut lima pergantian itu:

1.     5 Desember 2005

Pergantian pertama Kabinet Yudhoyono, ketika itu mencoba merespons kritik masyarakat yang menilai kinerja para menterinya lambat. Namun Presiden mempertahankan menteri hasil koalisi meskipun berkinerja biasa saja.

"Kapal harus berlayar. Yang tidak ada gunanya kita ganti dengan awak yang lain. Ini fair, adil. Ini etika pemerintahan," SBY menjelaskan langkah pergantian kabinetnya.

Sementara itu, Partai Golkar yang diwakili Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono cukup senang karena Presiden memenuhi permintaannya. “Silakan reshuffle,” kata Agung, “tapi jangan untuk yang dari Golkar, yaitu Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris.” Dalam pergantian ini Sri Mulyani ditunjuk memimpin Kementerian Keuangan.

Ø  Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menggantikan Aburizal Bakrie

Ø  Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menggantikan Alwi Shihab

Ø  Menteri Perindustrian Fahmi Idris menggantikan Andung Nitimiharja

Ø  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno menggantikan Fahmi Idris

Ø  Menteri Negara Kepala Bappenas Paskah Suzetta menggantikan Sri Mulyani Indrawati

Ø  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggantikan Jusuf Anwar

2.     7 Mai 2007

Yang mengejutkan dalam pergantian kali ini adalah terdepaknya Yusril Ihza Mahendra dari kursi Menteri Sekretaris Negara. Yusril ketika itu merupakan tokoh penting yang turut membantu SBY dalam pemilihan presiden 2004.

Pergantian dikritik pendukung Yusril. Ali Mochtar Ngabalin bersuara keras. “Sebagai pemegang saham seri A, bahkan A utama, kami percaya Presiden dan wakilnya tidak menzalimi PBB,” ujarnya. Dia juga tidak puas kabar pencopotan Yusril disampaikan melalui Sudi Silalahi.

Menteri baru:

- Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal

- Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata

- Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy

- Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh

- Menteri Dalam Negeri Mardiyanto

- Jaksa Agung Hendarman Supandji

Menteri beralih posisi:

- Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil

- Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa

Menteri yang lengser:

- Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM)

- Yusril Ihza Mahendra (Menteri Sekretaris Negara)

- Sugiharto (Menteri Negara BUMN)

- Saifullah Yusuf (Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)

- Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung

3.      20 Mei 2010

Pergantian kali ini hanya satu posisi. Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Agus Martowardojo. Pergantian Sri Mulyani menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Keuangan. Pada kuliah umum tentang “Kebijakan Publik dan Etika Publik” di Ritz-Carlton, Sri Mulyani mengutarakan alasan pengunduran dirinya. “Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat dominan,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, “Orang bilang kartel, saya bilang itu kawin.”. Dia juga tidak merasa kalah dengan mengundurkan diri.

4.      17 Oktober 2011

Dalam pergantian kali ini, menurut pengamat politik Komaruddin Hidayat, presiden seperti tersandera oleh partai politik. Hasilnya adalah perombakan kabinet yang kompromistis.

"SBY ingin menunjukkan bahwa dia menanggapi kritik masyarakat tapi tetap mengakomodasi orang-orang partai," ujar Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu. Kontroversi yang dapat dilihat masyarakat, Presiden tetap mempertahankan menteri yang diduga terlibat korupsi seperti Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar.

Ø  Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menggantikan Patrialis Akbar

Ø  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menggantikan E.E. Mangindaan

Ø  Menteri BUMN Dahlan Iskan menggantikan Mustafa Abubakar

Ø  Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid menggantikan Suharso Monoarfa

Ø  Menteri Perdagangan Gita Wiryawan menggantikan Mari Elka Pangestu

Ø  Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menggantikan Sutanto

5.      15 Januari 2013
Pergantian diawal tahun 2013 merupakan efek ditetapkannya Andi Mallarangeng menjadi tersangka kasus Hambalang.

Andi langsung mengundurkan diri dari jabatnnya. Roy Suryo Notodiprojo dilantik sebagai pengganti Andi pada 15 Januari.

3.1.7   Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY

Politik luar negeri sebuah negara merupakan suatu bentuk siasat yang digunakan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain untuk dapat mencapai kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri yang dianut setiap negara terhadap negara lain berbeda- beda sesuai dengan kepentingan nasional masing- masing.

Memahami haluan dan bentuk politik luar negeri suatu negara terutama negara sendiri merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar mampu melakukan analisis kebijakan secara efektif dan efisien. Kamis, 16 Februari 2012 lalu diadakan sebuah seminar mengenai politik luar negeri Indonesia di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina dengan narasumer utama Dr. Santo Darmosumarto yang merupakan Pembantu Asisten Staf Khusus Hubungan Internasional Presiden Repulik Indonesia.

Dalam seminar yang bertajuk Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY’ ini disampaikan mengenai konteks politik luar negeri RI yang menyangkut aspek domestik dan aspek kawasan. Dalam aspek domestik termasuk pula mengenai reformasi dan demokrasi. Semakin stabil dan terkonsolidasi demokrasi di Indonesia, maka akan semakin terbukanya kesempatan tumbuhnya Islam berdampingan dengan modernitas. Demokrasi yang berhasil di Indonesia akan memicu demokrasi di negara- negara lain pula. Demokratisasi dalam politik luar negeri RI digalakkan melalui peran DPR RI dan juga melalui civitas akademika serta seluruh anggota masyarakat.

Dalam hal ini peran pers dan media massa yang terbuka sangat besar dalam hal pembentukan opini publik agar masyarakat memahami perkembangan luar negeri dan arah perspektif luar negeri terhadap Indonesia. Masyarakat juga mampu memberi masukan atas isu hubungan internasional yang perlu diperhatikan Indonesia. Keberadaan otonomi daerah yang berhasil juga mampu menjadi media promosi Indonesia yang mencerminkan dan membutuhkan koordinasi antar instansi pemerintahan yang baik.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia juga tengah menjadi sorotan di mata internasional. Saat ini, Indonesia menduduki posisi ke- 3 sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terpesat di Asia setelah RRT dan India. Indonesia juga telah berhasil beberapa kali membuktikan ketahanan ekonominya dalam menghadapi keadaan kritis terutama beberapa waktu lalu saat krisis global berlangsung. Hal ini dalam konteks regionalisme internasional, Indonesia telah menjadi salah satu bukti kebangkitan negara- negara Asia, konstelasi negara G- 20 dan ASEAN sebagai poros utama kawasan. Sebagai bukti bahwa kini Indonesia dipandang aman oleh pihak internasional ialah bahwa Indonesia pada tahun 2011 lalu berhasil menjadi tuan rumah bagi East Asia Summit (KTT Asia Timur) yang menjembatani kepentingan negara- negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Saat ini dengan adanya perubahan hubungan dengan negara- negara barat dan perubahan dengan negara- negara komunis maupun mantan komunis, maka terdapat pula perubahan isu- isu yang menjadi konsentrasi utama. Pemerintah Indonesia kini mengarahkan politik luar negerinya kepada isu- isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, ketahanan pangan, krisis energi dan krisis utang di Eropa.

Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden SBY memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

·         Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.

·         Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

·         Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.

·         Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.

·         Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.

·         Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk mengamil hati dan menjalin persahabatan.

        Dengan pendekatan yang dianut tersebut, maka Presiden SBY menerapkan politik luar negeri yang konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan All Directions Foreign Policy (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga menganut paham A Million Friends, Zero Enemy yang artinya merangkul sebanyak- banyaknya kawan dengan menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Harapan- harapan terhadap politik luar negeri Indonesia dibangun dengan sistem bridge builder, consessus builder dan resolusi conflict.

        Instrumen- instrumen yang digunakan Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain ialah partisipasi Indonesia dalam forum- forum kawasan maupun internasional seperti ASEAN, PBB, G-20, APEC, ASEM maupun WTO. Di samping itu kunjungan kenegaraaan beragai kepala negara asing ke Indonesia juga mencitrakan semakin bertumbuhnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia dan semakin banyak hubungan bilateral yang mampu dijalin pemerintah Indonesia dengan luar negeri.

        Selain aspek negara dan pemimpin, masyarakat juga mampu berpartisipasi dalam politik luar negeri Indonesia yaitu dengan turut serta dalam erbagai program pertukaran belajar dan budaya. Hal ini menunjukan diplomasi yang dilakukan melalui soft power.

        Dampak dan realisasi dari berbagai bentuk kebijakan politik luar negeri terseut ialah bahwa saat ini Indonesia merupakan poros kekuatan ASEAN dan menjadi Co- Chair pada New Asia- Africa Strategic Partnership. Selain itu, dialog intensif yang terjalin dengan negara- negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Australia juga membuka lebih mudahnya terjadi perlindungan hukum agi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Perbaikan citra Indonesia sebagai negeri yang damai, indah dan kaya budaya juga mampu memberi sumbangsihnya tersendiri terutama dalam bidang kepariwisataan.

        Dalam menjalankan strategi politik luar negeri, keberadaan Departemen Luar Negeri saja tidaklah cukup. Saat ini terdapat suatu badan yang  bergerak secara khusus dalam hal hubungan luar negeri Indonesia  yaitu Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional. SKP- HI memiliki misi dan tugas, yaitu:

1.      Memberi layanan kepada Presiden RI

2.      Melakukan koordinasi dan kerjasama erat

3.      Memberi informasi, analisis mengenai isu- isu dari bidang hubungan internasional

4.      Mempromosikan Presiden RI sebagai “Internasional Statesman”

5.      Meningkatkan kapasitas politik luar negeri bebas aktif Indonesia

6.      Meningkatkan peran dan relevan Indonesia di kawasan dunia

7.      Mempromosikan pemahaman dan dukungan dari komunitas internasional

 

3.1.8   SBY dan tantangan politik luar negeri

mekanisme institusi-institusi pembentukan komunitas. Keduanya didukung second track masing-masing, yaitu CSCAP dan PECC.

Akhirnya, Indonesia dan Asean harus pula menjadi anggota yang baik dari komunitas internasional, khususnya di dalam sistem PBB, yang merupakan sistem global satu-satunya yang kita miliki dan harus diperkuat oleh seluruh anggota demi tertib internasional. Suatu tertib internasional harus didukung semua anggota komunitas internasional, termasuk Asean.

Dalam menghadapi perkembangan di masa depan, politik luar negeri Indonesia tidak mempunyai pilihan lain kecuali memperbaiki dan meningkatkan diri dalam mengatasi berbagai tantangan. Sebagai target jangka pendek dan menengah, prioritas politik luar negeri adalah meningkatkan kemampuan nasional dan regional. Kontribusi Indonesia ke dunia internasional kemungkinan besar akan sulit diharapkan.

3.1.9   Kontribusi RI

Kontribusi yang mungkin bagi Indonesia pada masyarakat internasional hanyalah secara tidak langsung. Ini berupa perbaikan ekonomi domestik dengan menjalin kerja sama investasi dan perdagangan.

Untuk memenuhi tantangan ini tidak mudah. Ini karena sumber dan ragam tantangan politik luar negeri terus berkembang.

Hanya saja upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, beberapa sumber masalah politik luar negeri terkait dengan pembangunan, misalnya, ekses dari proses kegiatan ekonomi.

Khusus di bidang lingkungan, kegiatan ekonomi dan pembangunan dapat menjadi penyebab timbulnya masalah politik luar negeri. Misalnya, masalah pencemaran asap sebagai akibat kebakaran hutan. Karena itu, kebijakan dan peraturan pembangunan harus dilandasi perangkat hukum yang kuat dan tegas agar pelestarian lingkungan dapat tercipta.

Kedua, kemampuan dan usaha untuk mendeteksi permasalahan secara dini. Suatu prasyarat penting untuk meningkatkan kemampuan ini, yaitu tersedianya informasi akurat dan terpercaya.

Sumber informasi ini dapat diperoleh dari berbagai pihak, termasuk sumber nonpemerintah, seperti LSM dan media. Untuk itu, Indonesia harus lebih membuka diri keikutsertaan aktor nonpemerintah dalam mengantisipasi berbagai masalah baru, seperti isu domestik.

Ketiga, karena isu lintas negara telah menembus batas wilayah suatu negara maka koordinasi antarnegara Asean menjadi penting menghadapi tantangan keamanan regional yang semakin kompleks, seperti terorisme internasional. Departemen Luar Negeri dengan swasta dapat bekerja sama di bidang fact finding mission, joint training, exchange of experts, dan diplomasi dengan tujuan untuk early warning system.

Dari berbagai tantangan di atas redefinisi politik luar negeri Indonesia akan menjadi tantangan besar. Masalah-masalah 'baru' dan sifatnya yang tidak terduga, seperti SARS, flu burung, dan human security lainnya akan menjadi ujian berat pemerintahan baru SBY, termasuk kredibilitas di mata masyarakat internasional.

3.1.10            SBY praktekkan politik oligarki

Presiden SBY dinilai inkonsisten. Di banyak kesempatan SBY mengemukakan teori dan idealisasi soal Demokrasi, namun pada kenyataannya mempraktikkan oligarki politik.

Pengangkatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas menteri keuangan baru-baru ini jadi bukti SBY penganut setia praktik oligarki dan dinasti politik. Selain menjadi menteri ganda dengan pengangkatan tersebut, Hatta merupakan besan SBY.

Di Partai Demokrat, praktik oligarki dan dinasti politik yang dijalankan SBY malah sudah berlangsung lama. SBY menjadi ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, majelis tinggi dan ketua umum. Edhie Baskoro Yudhoyono yang merupakan bungsunya, jadi sekjend. Terbaru, ada kabar SBY akan mengangkat salah satu adik ipar Ani Yudhoyono, Agus Hermanto, menjadi salah satu wakil ketua umum.

"Sudah banyak contoh-contoh yang menegaskan sikap inkonsistensi SBY dalam kaitannya sebagai presiden dan kepala negara. Terakhir, pengambilalihan Partai Demokrat padahal dia mengintruksikan agar menteri-menteri asal partai fokus urusan negara," katanya mengingatkan.

"Kelakuan SBY ini merupakan tonjokan paling serius bagi kaum reformis yang sejak awal kemunculannya, salah satunya adalah menolak bentuk-bentuk nepotisme," tegas Ridwan.

3.1.11            Politik SBY dan Politik Machiavelli

“Moral dan etika politik presiden jadi gunjingan. Bapak Ketua, anak Sekjen. Tadinya orang mengira tak akan mungkin SBY mempraktekkan nepotisme. Berduet dengan Ibas, putranya sendiri sebagai sekjen di panggung politik. Bukankah ini sama saja mencederai janji reformasi ?”

Tapi perkiraan orang meleset. Akhirnya terjadi juga sejarah baru di Indonesia. Seorang kepala negara juga merangkap sebagai ketum partai, ketua Dewan Pembina sekaligus ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Walau rangkap jabatan yang dilakukan SBY tidak menyalahi aturan hukum, namun hal tersebut menuai kritik. Kata Adnan Buyung Nasution dilansir Metrotvnews, "Hukum tidak identik dengan UU. Pelanggaran hukum itu termasuk nilai moral dan etika. Menurut saya, presiden sekarang sudah melanggar hukum. Sebab dia sudah bersumpah untuk melaksanakan UUD selurus-lurusnya. Jangan dia melanggar sendiri dengan merangkap jabatan lain.”

Sebagai kepala negara dengan gelar akademis, SBY tentu paham makna etika dan moral politik. Terlebih lagi SBY sendiri sebelumnya melarang para menteri untuk mengurusi partai dan harus lebih fokus mengurus negara. Namun SBY justru melanggar larangannya sendiri. Bukan itu saja. SBY juga tidak konsisten dengan menunjuk dua menterinya sebagai pengurus vital di partainya. Apapun alasannya, inkonsistensi itu sendiri mengesankan ketidak-acuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika politik.

Ada apa dengan SBY? Mengapa SBY berani mengambil risiko dengan bertindak inkonsisten yang nota bene melanggar moral dan etika politik?  Mengapa SBY terkesan tak percaya pada kader di partainya dengan memborong sekian jabatan bagi dirinya sendiri? Apakah politik dan moral bagi SBY adalah dua hal yang tak ada sangkut pautnya, seperti yang dianut Machiavelli?

Niccolo Machiavelli (1469-1527), adalah filsuf dan ahli politik dari Italia. Salah satu teorinya yang terkenal adalah bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Di dalam bukunya Il Principe, Machiavelli berpendapat bahwa politik dan moral adalah dua hal yang tidak saling berkaitan. Yang dikedepankan adalah raja harus sukses dalam mempertahankan kekuasaannya. Etika politik ala Machiavelli adalah bahwa segala yang baik, adalah segala hal yang dapat memperkuat kekuasaan raja.

Bagi Machiavelli, mempersoalkan legitimasi moral kekuasaan bukanlah hal penting. Yang terpenting adalah bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan. Machiavelli menginginkan negara yang kuat, sehat, dan tidak korup. Untuk menuju tujuan ini, terlebih dahulu raja  harus mengamankan kekuasaannya.

Ironinya adalah untuk mewujudkan negara yang tidak korup, ajaran Machiavelli justru menawarkan cara-cara manipulatif. Jika perlu dengan menggunakan kekuatan senjata dan uang. Bahkan menurut Machiavelli, demi stabilitas negara raja boleh melalukan kekejaman, asal dilakukan dengan tepat. Bagaimana mempertahankan kekuasaan, adalah prinsip paling mendasar dalam ajaran politik Machiavelli.

Dalam mempertahankan kekuasaan, segala daya upaya dikerahkan agar kekuatan itu tetap langgeng. Kelemahan ajaran Machiavelli terletak pada point tujuan menghalalkan cara.

Niccolo Machiavelli (Foto: divinewhirlwin)

Teori Machiavelli mengabaikan kebutuhan kodrati manusia. Yaitu kebutuhan akan nilai-nilai etika dan moral sebagai nilai manusiawi, yang dibutuhkan manusia manapun sebagai makhluk berakal budi. Ini juga merupakan harapan rakyat dalam hidup berdemokrasi.

Dalam demokrasi modern, tentu tak ada yang berharap teori Machiavelli menginspirasi langkah politik SBY. Jika taktik mempertahankan kekuasaan dijadikan instrumen utama dalam berpolitik, maka timbul  peluang terabaikannya politik pro rakyat. Indonesia bukanlah negara kekuasaan, melainkan negara hukum. Ini artinya akseptasi terhadap kekuasaan pemimpin tergantung pada bagaimana ia konsisten menjunjung nilai etika dan moral politik, sebagai asas paling mendasar dalam berkonstitusi.

BAB IV

PENUTUP

4.1.1     Kesimpulan

Peningkatan citra pemerintah ini tampak senada dengan bertahannya citra Presiden dan tingkat kebanggaan publik terhadapnya. Dengan kata lain, keberadaan dan setting politik Presiden sejauh ini masih menjadi kekuatan penopang wibawa pemerintahan di mata masyarakat. Jajak pendapat menunjukkan citra Presiden pada triwulan ini cukup tinggi, yakni 54,5 persen, jauh di atas citra pemerintahan sebesar 39,2 persen. Posisi itu bisa menjadi berubah dengan sejumlah perkembangan terbaru.

Persoalan pertama terkait keputusan SBY merangkap jabatan publik dengan jabatan di Partai Demokrat. Keputusan ini juga bertolak belakang dengan visi SBY yang ingin menjadikan Demokrat partai modern yang bebas kultus individu dan patronase politik. Jajak pendapat memperlihatkan sebagian besar Politisi mengkhawatirkan rangkap jabatan akan cenderung merugikan kepentingan publik. Selain itu, lebih dari separuh responden juga pesimistis keputusan SBY efektif mengembalikan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.

Kinerja Presiden juga akan disorot terkait persoalan laten, yakni belum beresnya pembenahan institusi negara, khususnya yang berimplikasi pada ”ketegangan” di berbagai level antara TNI dan Polri. Posisi kelembagaan yang tak kunjung mapan, terutama dalam konteks reformasi TNI-Polri, akan memicu konflik yang makin terbuka dan vulgar.

Sejauh mana pemerintahan SBY memenuhi kebutuhan, menyelesaikan persoalan, dan mengembalikan rasa keadilan publik akan memengaruhi rapor kinerja pemerintahan SBY di tahun terakhir masa pemerintahan SBY. 

4.1.2     Saran Dan Kritik

          Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun isi materinya. Untuk itu penulis sangat terbuka atas saran dan kritikan dari pembaca demi kebaikan makalah dan penulis untuk dimasa yang akan datang. Penulis berharap makalah ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa kita.

 

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Sanafiah. 1989. Sistem Politik Indonesia, CV. Rajawali. Jakarta

Karim M, Rusli. 1991. Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut, CV. Rajawali. Jakarta.

LP3ES. 1995. Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta

Al-Qura`an , Surat  Al-Ma-idah [5]: 18

Al-Qura`an , Surat  Ali Imran [3]: 26

http://www.presidenri.go.id/

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Indonesia

http://www.viva.co.id/

http://www.detik.com/