BAB I
PENDAHULUAN
- 1.1.1 Latar Belakang
Fungsi politik merupakan usaha-usaha
peremusan khendak/kemauan dari pada Negara (the formulation of the will of the
state). Dengan demikian politik itu bersangkut paut dengan Negara dan dengan
sendirinya juga bersangkut paut dengan pemerintahan dan kekuasaan. Sebaliknya
dengan fungsi, Administrasi Negara merupakan usaha-usaha melaksanakaan kehendak
dari pada Negara (the execution of the will of the state).
Layaknya seorang pemimpin, SBY banyak mendapatkan
penilaian, kesan dan kritik publik. Dalam berbagai media dan kesan banyak
pengamat, SBY adalah sosok pemimpin yang peragu, lamban dan tidak desisive. Oleh karena itu, menurut
mereka, SBY dianggap tidak cocok untuk meminpin negara yang masih tertimpa
krisis seperti Indonesia.
seorang presiden, harus mempunyai segudang kualitas,
seperti handal menangani kebijakan, sigap dalam mengambil keputusan, judgment yang matang,
intelektualitas yang tinggi, inovatif, berani mengambil resiko, adaptif, naluri
yang tajam, kepedulian terhadap masalah, tangguh mental, mau interospeksi dan
belajar dari kesalahan, mampu menentukan prioritas, gigih mencari solusi, mampu
memabaca perubahan zaman dan tren dunia, mampu beradaptasi, akhlak yang baik,
dan lain-lain.
Jika kita dapat mengenal baik dan dekat dengan pemimpin
kita sangatlah mudah mengetahui bagai mana sepak terjang pemimpin kita itu
dalam kinerja pemerintahannya, tetapi lain halnya dengan mengenal hanya
menggunakan rasa praduga dan isu politik yang menjatuhkannya, kesan negatif
terhadap kepemimpinan SBY seperti peragu dan lamban tidak akan ada lagi. Yang
terjadi justeru sebaliknya, kita akan berpandangan bahwa SBY adalah sosok
pemimpin yang mempunyai leadership type yang
kokoh dan pemimpin yang mempunyai kualitas yang mapan.
Kualitas itu bisa dilihat saat dia menyelesaikan berbagai
persoalan yang menimpa negeri ini. Dalam menyelesaikan masalah Tsunami di Aceh,
seumpamanya, dia menanganinya dengan tepat dan cepat. Dia meninjau langsung
kelapangan saat ada bencana. Pada saat terjadi bencana Tsunami tersebut, SBY
berada di Nabire Papua yang tertimpa Gempa lebih dulu. SBY langusng terbang ke
Aceh setelah mendengar berita bencana yang meluluhlantahkan Aceh tersebut
Dalam hal ini penulis merangkum perjalanan politik
sepak terjang Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana
beliau selama dua periode memimpin indonesia ini yang penduduknya kaya akan
budaya dan adat, yang wilayah teroterialnya berupa nusantara kaya akan kekayaan
alam dan tidak luput juga kaya akan perpolitikannya karna diera pemerintahan
SBY ini keran demokrasi sangatlah terbuka lebar bagi rakyatnya yang pada
akhirnya adalah salah satu menjadi faktor kaya akan perpolitikannya.
- 1.1.2 Fokus masalah
Berbagai
masalah tertumpah ruah diindonesia ini yang bayak hasil dari kinerja pemimpin
dari sebelumnya yang tak selesai lalu dilimpahkan dengan pemimpin yang
selanjutnya. Tidak lain halnya dengan perpolitikan diindonesia yang saat ini,
karna tuntutan dari kebutuhan organisasi/kelompok maupun individu berbagai cara
dilakukan seseorang presiden untuk menjalankan roda pemerintahannya demi
tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Baik untuk menyelesaikan berbagai
macam problema yang ada maupun membuat problema baru ditengah masyarakat dengan
memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi
Dalam
makalah ini penulis memtasi masalah hanya sebatas “Sepak Terjang Politik Dan Kinerja Susilo Bambang Yudhoyono Dalam
Menjalankan Roda Pemerintahan Indonesia Selama Menjabat Dua Periode”.
- 1.1.3 Identifikasi Masalah
Dapat dilihat dan berlandasan
latar belakang, penulis dapat mengemukakan tentang identifikasi masalah yang
ada sesuai juga dengan topik makalah ini yaitu :
a.
Terlalu kerasnya arus demokrasi
yang diciptakan membuka peluang politik yang begitu besar juga dan berdampak
terhadap kemajuan suatu negara oleh siapa yang dipimpinnya.
b.
Sepak terjang SBY dalam
menjalankan roda pemerintahan tidak seluruhnya dapat diterima baik oleh lapisan
masyarakat.
c.
Pada akhirnya sampai saat ini
adalah puncaknya demokrasi politik yang berdampak kebebasan politik semakin
besar menguasai indonesia dari segala aspek.
- 1.1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan penulis
diatas, maka rumusan masalah yang dapat diterik oleh penulis yaitu :
a.
Bagaimana Politik yang diterapkan
SBY dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia ?
b.
Seberapa jauh sistem demokrasi di
Indonesia mempengaruhi politik diindonesia dalam perjalanan politik
kepemimpinan indonesia oleh SBY ?
c.
Bagaimana sebenarnya indonesia
dalam kepemimpinan Indonesia dalam 2 periode oleh SBY ?
- 1.1.5 Maksud Dan Tujuan Penulis
Berdasarkan paparan masalah diatas, maka tujuan yang hendak
dicapai makalah ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk
mengolah dan menganalisa data, secara khusus makalah ini bertujuan untuk :
a. Untuk mengetahui bagaimana
politik yang diterapkan SBY dalam menjalani roda pemerintahan di Indonesia.
b. Untuk mengetahui seberapa
jauh sistem politik kepemimpinan SBY dalam sistem demokrasi di Indonesia.
c. Untuk mengetahui kinerja
dan hasil dari pemerintahan SBY selama 2 periode dalam memimpin di Indonesia.
d. Menyelesaikan tugas makalah
kelompok yang diberikan oleh dosen.
- 1.1.6 Kegunaan Makalah
Berdasarkan dari masalah yang diangkat, maka
dirumuskan kegunaan dari penilitian ini sebagai berikut :
a.
Kegunaan Teoritis
Untuk menambah khasanah dan wawasan ilmu administrasi
Negara terutama dalam Ilmu Politik.
b.
Kegunaan Praktis
-
Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan
tentang politk era Susilo Bambang Yudhoyono
-
Bagi pembaca untuk memberikan masukan dan
pertimbangan atas kepemimpinan SBY diindonesia.
- 1.1.7 Metode Penelitian
Dalam hal ini penulis dapat
menyelesaikan makalah ini memakai metode pengumpulan data dari berbagai sumber
yaitu sebagai berikut:
a. Tinjauan Pustaka
Penulis mencari informasi dari buku-buku yang menyangkut
sesuai topik makalah dari berbagai macam buku dan pustaka.
b. Tinjauan Internet
Karna keterbatasan update dalam penulisan buku dan jumlah
buku yang dapat ditemui tidaklah maksimal, maka penulis mengambil tehnik pengumpulan data melalu media online
yaitu internet yang banyak menyediakan berbagai informasi up to date.
BAB II
TEORI
2.1.1 Teori
Kekuasaan
Dalam pandangan ini politik dipandang sebagai
kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. oleh karena
itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan,
dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan .Robson mengatakan “ilmu politik
dipandang sebagai ilmu yanga memusatkan perhatian pada perjuangan untuk
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasan. mempengaruhi
pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Konsep politik sebagai
perjuangan mencari dan mempertahankan kekuasaan, juga memiliki sejumlah
kelemahan”.
2.1.2 Teori
Politik Menurut Para Ahli Nimno
Pengertian Komunikasi Politik Definisi,
Makalah, Teori Menurut Para Ahli Nimno - Politik berasal dari kata “polis” yang
berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara
(kota) dan masyarakatnya. Kata “polis” ini berkembang menjadi “politicos” yang
artinya kewarganegaraan. Dari kata “politicos” menjadi ”politera” yang berarti
hak-hak kewarganegaraan.
Secara definitif,
ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo (2000:8)
mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur
perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang
berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif
, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang
perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka
menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan
masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.
Bagi
Lasswell (dalam Varma, 1995:258), ilmu politik adalah ilmu tentang
kekuasaan. Berbeda dengan David Easton dalam Sumarno (1989:8),
mendefinisikan politik sebagai berikut:
“Political
as a process those developmental processes through which person acquire
political orientation and patterns of behavior”
Dalam
definisi ini David Easton menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu
proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi
politik tertentu dan pola tingkah laku.
2.1.3 Teori Politik Menurut Para Ahli
Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Pemikiran
mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno
seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu
usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat
yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri
dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan
itu.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi politik
menurut beberapa ahli:
IBNU AQIL
“Politik adalah hal-hal praktis
yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan
meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W”
ROD HAGUE
“Politik adalah kegiatan yang
menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang
bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan
perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”
ANDREW HEYWOOD
“Politik adalah kegiatan suatu
bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen
peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat
terlepas dari gejala komflik dan kerjasama”
CARL SCHMIDT
“Politik adalah suatu dunia yang
didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada
lembaga-lembaga abstrak”.
LITRE
“Politik didefinisikan sebagai
ilmu memerintah dan mengatur Negara”
ROBERT
“Definisi politik adalah seni
memerintah dan mengatur masyarakat manusia”
BAB III
PEMBAHASAN
3.1.1 Biografi
presiden susilo bambang yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI
ke-6. Berbeda denganpresiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang
dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20
September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir
di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati,
merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.
Pensiunan jenderal berbintang empat ini
adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit
menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti
Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai dua orang
putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi
SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa)
dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang
yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).
Pendidikan SR adalah pijakan masa depan
paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau
untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN),
Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY
masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah
idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin
keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara
dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah
lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak
langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin
Institut 10 November Surabaya (ITS).
Namun kemudian, SBY justru memilih masuk
Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu
belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk masuk Akabri.
Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian
penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah,
Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat
julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, belaiu meraih predikat lulusan
terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.
Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne
and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer
Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor
graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di
Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad
di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort
Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University
AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan
Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A,
Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976,
membawahi langsung sekitar 30 prajurit.
Batalyon Linud 330 merupakan salah satu dari
tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I/Kostrad, yang
memiliki nama harum dalam berbagai operasi militer. Ketiga batalyon itu ialah
Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri Lintas Udara
328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri Lintas Udara 305/Tengkorak. Kefasihan
berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara
(airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan
Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Kemudian sekembali ke tanah
air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud
305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun
memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.
Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi
Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977). Setelah itu, beliau
ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978),
Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops SUAD
(1981-1982). Ketika bertugas di Mabes TNI-AD, itu SBY kembali mendapat
kesempatan sekolah ke Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1983, beliau
mengikuti Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
sekaligus praktek kerja-On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort
Bragg, AS, 1983. Kemudian mengikuti Jungle Warfare School, Panama, 1983 dan
Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984, serta Kursus Komando
Batalyon, 1985. Pada saat bersamaan SBY menjabat Komandan Sekolah Pelatih
Infanteri (1983-1985)
Lalu beliau dipercaya menjabat Dan Yonif 744
Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988),
sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di
Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989. SBY pun sempat menjadi
Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD
(Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi
Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, beliau ditarik ke
Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi
Sudradjat (1993).
Lalu, beliau kembali bertugas di satuan
tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif
Linud) 17 Kujang I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol Riyamizard
Ryacudu. Kemudian menjabat Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem
072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995). Tak lama kemudian, SBY dipercaya
bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). Beliau
menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United
Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas
negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan
Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala
Staf Kodam Jaya (1996). Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997)
sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR
1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999).
Sementara, langkah karir politiknya dimulai
tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer
ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada
pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa
meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat
Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan
melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret
2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah
pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan
mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada
pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan
dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan
perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau
dilantik menjadi Presiden RI ke-6.
3.1.2 Politik Dalam Demokratisasi Era SBY Berjalan Baik
Indonesia adalah Negara yang
menganut sistem demokrasi pancasila. Dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia
dibawah pemerintahan SBY baik jangka panjang maupun menengah, pemerintah
berupaya mengajak segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan program-program
dan kebijakan pemerintah.
Berbicara mengenai pembangunan
perekonomian Nasional, perlu upaya penataan system pemerintahan yang
demokratis, beretika, santun, dan berkeadilan. Ciri Negara maju adalah
demokrasi yang berjalan tertib. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang
meletakkan kekuasaan tertinggi pada aspirasi mayoritas masyarakat.
Di pemerintahan SBY, kita
melihat betapa proses demokrasi berjalan lancar. Pesta demokrasi dalam pemilu
presiden, memberikan signal positif bahwa pemerintahan yang dipimpin
SBY-Budiono berhasil mengawal agenda reformasi demokrasi berjalan direl yang
tepat.
Olehnya itu, seluruh masyarakat
Indonesia di negeri ini berperan serta dalam pesta demokrasi memilih pemimpin
yang bervisi memberantas korupsi, selalu bekerja keras. Sistem demokrasi harus
terus digelorakkan. Merawat system ini pun berada di pundak masyarakat
Indonesia.
Demokrasi adalah instrument
untuk mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Hal ini ditandai dengan
solidaritas dan kepedulian, kebersamaan, kekompakkan, dalam mendukung pemimpin
yang telah dipilih masyarakat dalam partisipasi pesta demokrasi pemilu
presiden.
Demokrasi dalam pemerintahan
SBY, memberikan ruang yang maksimal kepada semua elemen masyarakat yang
tergabung dalam Ormas, LSM, Lembaga, Komunitas, Mahasiswa untuk mengekspresikan
pendapat dan inovasinya kedalam sistem pembagunan Indonesia.
Demokrasi kita telah berjalan
maju, meski dalam perjalanan kerap kali mengalami benturan, hambatan, bahkan
diciderai oleh pelaku demokrasi itu sendiri. Media sebagai pilar ke tiga
demokrasi yang ikut meramaikan sosialisasi peran dan fungsi demokrasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harusnya mampu menjadi benteng akal
sehat, pencetus, pelopor, pengawal, proses demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Di bawah kepemimpinan SBY, kita
mampu bersama-sama untuk ikut melebur mewujudkan cita-cita membangun Indonesia
lebih ramah, lebih sejahterah dan lebih bermartabat.
3.1.3 KEKURANGAN
DARI SISTEM DEMOKRASI ERA SBY
Di era
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY), kebebasan demokrasi
diakui, tapi hukum tidak tegak. Akibatnya semua serba transaksional dan korupsi
kian jadi.“Sekarang ini dimana-mana serba korupsi dan serba dibeli. Itu karena
demokrasi tanpa disertai penegakan hukum. Sekarang justru kekuasaan
mengangkangi hukum,”.
Dalam
kondisi seperti inilah, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terus-menerus mengajak
masyarakat untuk jangan sampai terlupa dengan kasus-kasus besar korupsi,
seperti skandal Bank Century, mafia pajak, dan lainnya. Untuk itu, mengadakan
kegiatan untuk mengangkat buku-buku yang membongkar korupsi besar di negeri ini
untuk diadili dalam suatu Mahkaham Intelektual (MI).
MI ini
gagasan aktivis GIB untuk melawan korupsi. MI didesain mirip pengadilan sebagai
forum pertanggung jawaban publik mengenai korupsi dan penyalahgunaan wewenang
para pejabat publik.
Sementara
itu, pakar politik dari UI Boni Hargens menyatakan, sekarang ini sudah begitu
banyak kritik keras disampaikan, tapi semuanya lewat begitu saja. “Sekarang
sudah sampai pada kata-kata sudah tak bermakna lagi. Semua sudah keluar, tapi
tidak ditanggapi untuk perbaikan negara.”
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau
menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan bantuan langsung tunai
kepada rakyat miskin. Akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada
tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan menyalurkan bantuan
dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.
Pada pemerintahan SBY dalam perekonomian
Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum
terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan
kasus bank century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY
mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh
pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang
terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 - 6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi
6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih
baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak
positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.
Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada
triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17
persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama
kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang
berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara.
Masalah-masalah besar lain pun masih tetap
ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh
lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas
ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet
pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia Bersatu jilid I
dan II. Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan
yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama
kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan
Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang
Yudoyono dan wakil presiden Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan
yang ke tujuh pada masa (2009-2014).
Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini
dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan
kabinet gotong royong yang dipimpin Megawati dan Hamzah Haz pada 5 Desember
2005. Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa
menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan
subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan.
Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi, baik
rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah. Sekarang jaman
Indonesia Bersatu jilid II kita tidak bisa langsung mengetahui bagaimana
kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka baru menjabat 3 tahun. Masih ada
1 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya. Tapi melihat kondisi perekonomian
Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya menstabilkan ekonomi seperti pada
zaman pemerintahan pembangunan pada masa Presiden Soeharto dulu.
Banyak sekali masalah penting di zaman
pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar
kemana permasalahan itu berawal. Pemerintaan Indonesia jilid I maupun jilid II
bagaimanapun kebijakan menteri dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat hanya
mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan
berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat
ini masih tidak ada perkembangannya.
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I Pada
Era SBY-JK Pada masa pemerintahan Indonesia bersatu jilid I ini disebut juga
Pemerintaha Gotong-Royong. Langkah Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol
yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah bagian dari kebijakan Soft Power, atau
kebijakan untuk bergotong-royong dalam membangun bangsa dan negara. Ini serupa
dengan Kabinet Gotong-Royong di masa lalu.
Keadaan
sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang
dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih
tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
2.
Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor
non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3
miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata
lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur
massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing
dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selain itu,
pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan
untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas.
selama masa pemerintahan SBY, perekonomian
Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita
perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada
single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009.
Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang
berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro
environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1
juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir
sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5
tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong
pertumbuhan PDB. Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah
peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas
produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.
Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY
hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI,
percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara
maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500,
dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.
3.1.5 Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid II Pada Era SBY-Boediono
Pada pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II
pada era SBY-JK, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat
kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1.
BI rate
2
Nilai tukar
3
Operasi moneter
4
Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas
dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas,
diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan
berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat
kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa
kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia,
India, dan China). Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin
membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara
superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru
mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.
Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi.
Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah
dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan
sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000. Indonesia saat ini
menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia.
Sistem ekonomi bangsa Indonesia dibawah
pemerintahan SBY-Boediono masih belum terbebas dari hegemoni sistem kapitalis
yang menggrogoti sendi-sendi perekonomian tanah air. Sampai saat ini, ekonomi
kita masih terjajah. Walaupun data statistik dan angka pertumbuhan perekonomian
naik tinggi seperti yang dikatakan oleh SBY. Namun,, upah buruh di Indonesia
adalah upah yang paling rendah diseluruh dunia.
Banyak sekali masalah masalah penting di
jaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti
dan akar kemana permasalahan itu berawal . Pemerintaan Indonesia Jilid I maupun
jilid II bagaimanapun kebijakan,menteri dan lain sebagainya kita sebagai
masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia
yang saat ini masih tidak ada perkembangannya. Indonesia masih memerlukan
banyak perbaikan.
Selengkapnya, lihat data-data laju pembangunan Indonesia
1998-2008 tahun terakhir berikut.
Data-data ini berasal dari BPS.
Anggaran Kesehatan
Anggaran Pertanian
Cadangan Devisa
Jumlah pengangguran
Take Home Pay Terendah
Utang Pemerintah
![http://www.presidenri.go.id/indikator/utang-pemerintah.png](file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg)
Anggara Pendidikan
![http://www.presidenri.go.id/indikator/anggaran-pendidikan.png](file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg)
Belanja Negara
![http://www.presidenri.go.id/indikator/belanja-negara.png](file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.jpg)
Kemiskinan
![http://www.presidenri.go.id/indikator/kemiskinan.png](file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.jpg)
Pertumbuhan Ekonomi
![http://www.presidenri.go.id/indikator/pertumbuhan-ekonomi.png](file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.jpg)
Utang IMF
![http://www.presidenri.go.id/indikator/utang-ke-imf.png](file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image024.jpg)
![http://www.presidenri.go.id/indikator/utang-ke-imf.png](file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image024.jpg)
Sumber : Data Badan Pusat Statistik Indonesia 2008
3.1.6 Kepemimpinan SBY Dinilai Sangat Mengesankan
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menerima gelar
Honorary Degree of Doctor of Letters dari Rajaratnam School of International
Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura.
Penganugerahan ini berlangsung di Hotel Shangri-La, Kepemimpinan SBY dalam pelayanan publik di
berbagai bidang sangat mengesankan, sebagai advokat perdamaian, demokrasi,
islam moderat, dan HAM.
Dalam rilis
yang dikeluarkan NTU, penganugerahan gelar kepada SBY ini merefleksikan suatu
pengakuan NTU atas kenegarawanan SBY serta kontribusinya terhadap Indonesia,
khususnya dalam membangun stabilitas politik, transformasi demokrasi, dan
kemajuan ekonomi nasional.
Presiden SBY
merupakan kepala negara pertama dari Indonesia yang menerima gelar tersebut.
Sebelumnya gelar kehormatan dari NTU juga didapat mantan Presiden India Abdul
Kalam dan mantan Presiden Singapura SR Nathan.
Gelar ini
juga sebagai pengakuan atas kiprah SBY yang dinilai sangat mengesankan dalam
pelayanan publik, yaitu 27 tahun pelayanan militer, 4 tahun menduduki kursi
menteri, dan hampir satu dekade menjadi presiden Indonesia.
Presiden NTU
Prof Bertil Andersson menjelaskan, kepemimpinan SBY dalam pelayanan publik di
berbagai bidang sangat mengesankan, sebagai advokat perdamaian, demokrasi,
islam moderat, dan HAM.
“Sebagai
negarawan internasional, Presiden Yudhoyono telah meningkatkan visibilitas
Indonesia melalui kepemimpinannya dan keterkaitan dalam berbagai acara
internasional, seperti ASEAN, APEC, East Asia Summit, dan G20,” menurut
Professor Andersson.
NTU
merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Singapura bahkan Asia,
menduduki peringkat ke-11 di Asia dan ke-86 di dunia. S Rajaratnam School of
International Studies sendiri menduduki peringkat ke-3 dari 40 top think tanks
di Asia.
3.1.6 Kepemimpinan SBY sebagai Bapak Negara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah
Presiden RI ke enam dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh Rakyat
Indonesia. Sosok presiden yang gemar membaca buku setiap harinya, Beliau selalu
menyempatkan dirinya untuk membaca buku setiap pagi. Beliau pernah berkata ilmu
dan pengetahuan sangat berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang.
Presiden Yudhoyono sudah berjanji akan mengubah gaya kepemimpinannya. Selain
itu, presiden juga akan meminta hal sama yang dilakukan oleh seluruh pejabat
pemerintah pusat dan daerah yang pada intinya akan berjuang untuk rakyat.
Presiden mengatakan bahwa gaya memimpin di
sana juga akan berubah, Bagi seorang pepmimpin seperti SBY, kata – kata dan
tindakannya dalam kehidupan sehari – hari adalah sumber kebijakan. Jika
kebijakan seorang pemimpin itu diterima oleh rakyat, berarti kebijakan itu
terkait dengan kesadaran dan kebutuhan fundamental rakyat, demikian pula
sebaliknya. Akibatnya, rakyat menjadi bangga terhadap pemimpinnya.
Bila, SBY dilihat dari sisi kepemimpinan,
manajerial, dan intelektualitasnya. Dia memang tokoh yang selalu menyedot
perhatian banyak kalangan. Karena, bahasa tubuh, bahasa lisan, dan bahasa
kepemimpinannya menyatu dalam perpaduan yang harmonis, memikat, dan memesona
bagi siapa saja yang melihat dan mendengarnya. Kepemimpinannya dari 2004 hingga
kini telah membuktikan siapa SBY sesungguhnya. SBY adalah negarawan, jenderal,
ilmuwan, cendekiawan, peacemaker, mentor, instruktur, dan bahkan
pencipta lagu. Tak heran jika menurut beberapa masyarakat, Capres 2004 - 2014
ini tetap menjadi calon terpopuler daripada tokoh – tokoh yang lain.
3.1.7 SBY 5 Kali Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu
Dibanding presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat paling banyak membongkar-pasang menterinya. Era Presiden
Megawati tidak terjadi pergantian menteri. Masa sebelumnya ketika dipimpin
Abdurahman Wahid dari 26 Oktober 1999-Mei 2000 terjadi pergantian lebih dari
lima menteri.
1. 5 Desember 2005
Pergantian pertama Kabinet Yudhoyono, ketika itu mencoba merespons kritik masyarakat yang menilai kinerja para menterinya lambat. Namun Presiden mempertahankan menteri hasil koalisi meskipun berkinerja biasa saja.
"Kapal harus berlayar. Yang tidak ada gunanya kita
ganti dengan awak yang lain. Ini fair, adil. Ini
etika pemerintahan," SBY menjelaskan langkah pergantian kabinetnya.
Sementara itu, Partai Golkar yang diwakili Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono cukup senang karena Presiden memenuhi permintaannya. “Silakan reshuffle,” kata Agung, “tapi jangan untuk yang dari Golkar, yaitu Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris.” Dalam pergantian ini Sri Mulyani ditunjuk memimpin Kementerian Keuangan.
Ø Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menggantikan Aburizal
Bakrie
Ø Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie
menggantikan Alwi Shihab
Ø Menteri Perindustrian Fahmi Idris menggantikan Andung
Nitimiharja
Ø Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno menggantikan
Fahmi Idris
Ø Menteri Negara Kepala Bappenas Paskah Suzetta
menggantikan Sri Mulyani Indrawati
Ø Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggantikan Jusuf
Anwar
2.
7 Mai 2007
Yang mengejutkan dalam pergantian kali ini adalah
terdepaknya Yusril Ihza Mahendra dari kursi Menteri Sekretaris Negara. Yusril
ketika itu merupakan tokoh penting yang turut membantu SBY dalam pemilihan
presiden 2004.
Pergantian dikritik pendukung Yusril. Ali Mochtar Ngabalin bersuara keras. “Sebagai pemegang saham seri A, bahkan A utama, kami percaya Presiden dan wakilnya tidak menzalimi PBB,” ujarnya. Dia juga tidak puas kabar pencopotan Yusril disampaikan melalui Sudi Silalahi.
Menteri baru:
- Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal
- Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata
- Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman
Edy
- Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh
- Menteri Dalam Negeri Mardiyanto
- Jaksa Agung Hendarman Supandji
Menteri beralih posisi:
- Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil
- Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa
Menteri yang lengser:
- Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM)
- Yusril Ihza Mahendra (Menteri Sekretaris Negara)
- Sugiharto (Menteri Negara BUMN)
- Saifullah Yusuf (Menteri Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal)
- Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung
3.
20 Mei 2010
Pergantian kali ini hanya satu posisi. Menteri Keuangan
Sri Mulyani digantikan oleh Agus Martowardojo. Pergantian Sri Mulyani menyusul
pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Keuangan. Pada kuliah umum tentang
“Kebijakan Publik dan Etika Publik” di Ritz-Carlton, Sri Mulyani mengutarakan
alasan pengunduran dirinya. “Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi
dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu
sangat dominan,” ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, “Orang bilang kartel, saya bilang itu kawin.”. Dia juga tidak merasa kalah dengan mengundurkan diri.
4.
17 Oktober
2011
Dalam pergantian kali ini, menurut pengamat politik
Komaruddin Hidayat, presiden seperti tersandera oleh partai politik. Hasilnya
adalah perombakan kabinet yang kompromistis.
"SBY ingin menunjukkan bahwa dia menanggapi kritik masyarakat tapi tetap mengakomodasi orang-orang partai," ujar Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu. Kontroversi yang dapat dilihat masyarakat, Presiden tetap mempertahankan menteri yang diduga terlibat korupsi seperti Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar.
Ø Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menggantikan
Patrialis Akbar
Ø Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Azwar Abubakar menggantikan E.E. Mangindaan
Ø Menteri BUMN Dahlan Iskan menggantikan Mustafa Abubakar
Ø Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid menggantikan Suharso
Monoarfa
Ø Menteri Perdagangan Gita Wiryawan menggantikan Mari Elka
Pangestu
Ø Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman
menggantikan Sutanto
5. 15 Januari 2013
Pergantian diawal tahun 2013 merupakan efek ditetapkannya Andi Mallarangeng menjadi tersangka kasus Hambalang.
Andi langsung mengundurkan diri dari jabatnnya. Roy Suryo Notodiprojo dilantik sebagai pengganti Andi pada 15 Januari.
Pergantian diawal tahun 2013 merupakan efek ditetapkannya Andi Mallarangeng menjadi tersangka kasus Hambalang.
Andi langsung mengundurkan diri dari jabatnnya. Roy Suryo Notodiprojo dilantik sebagai pengganti Andi pada 15 Januari.
3.1.7 Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY
Politik luar
negeri sebuah negara merupakan suatu bentuk siasat yang digunakan suatu negara
dalam berhubungan dengan negara lain untuk dapat mencapai kebijakan luar negeri
sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri yang dianut setiap
negara terhadap negara lain berbeda- beda sesuai dengan kepentingan nasional
masing- masing.
Memahami
haluan dan bentuk politik luar negeri suatu negara terutama negara sendiri
merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar mampu melakukan analisis
kebijakan secara efektif dan efisien. Kamis, 16 Februari 2012 lalu diadakan
sebuah seminar mengenai politik luar negeri Indonesia di Auditorium Nurcholish
Madjid Universitas Paramadina dengan narasumer utama Dr. Santo Darmosumarto
yang merupakan Pembantu Asisten Staf Khusus Hubungan Internasional Presiden
Repulik Indonesia.
Dalam
seminar yang bertajuk Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan
Presiden SBY’ ini disampaikan mengenai konteks politik luar negeri RI yang
menyangkut aspek domestik dan aspek kawasan. Dalam aspek domestik termasuk pula
mengenai reformasi dan demokrasi. Semakin stabil dan terkonsolidasi demokrasi
di Indonesia, maka akan semakin terbukanya kesempatan tumbuhnya Islam berdampingan
dengan modernitas. Demokrasi yang berhasil di Indonesia akan memicu demokrasi
di negara- negara lain pula. Demokratisasi dalam politik luar negeri RI
digalakkan melalui peran DPR RI dan juga melalui civitas akademika serta
seluruh anggota masyarakat.
Dalam hal
ini peran pers dan media massa yang terbuka sangat besar dalam hal pembentukan
opini publik agar masyarakat memahami perkembangan luar negeri dan arah
perspektif luar negeri terhadap Indonesia. Masyarakat juga mampu memberi
masukan atas isu hubungan internasional yang perlu diperhatikan Indonesia.
Keberadaan otonomi daerah yang berhasil juga mampu menjadi media promosi
Indonesia yang mencerminkan dan membutuhkan koordinasi antar instansi
pemerintahan yang baik.
Pertumbuhan
ekonomi yang pesat di Indonesia juga tengah menjadi sorotan di mata
internasional. Saat ini, Indonesia menduduki posisi ke- 3 sebagai negara yang
memiliki pertumbuhan ekonomi terpesat di Asia setelah RRT dan India. Indonesia
juga telah berhasil beberapa kali membuktikan ketahanan ekonominya dalam
menghadapi keadaan kritis terutama beberapa waktu lalu saat krisis global
berlangsung. Hal ini dalam konteks regionalisme internasional, Indonesia telah
menjadi salah satu bukti kebangkitan negara- negara Asia, konstelasi negara G-
20 dan ASEAN sebagai poros utama kawasan. Sebagai bukti bahwa kini Indonesia
dipandang aman oleh pihak internasional ialah bahwa Indonesia pada tahun 2011
lalu berhasil menjadi tuan rumah bagi East Asia Summit (KTT Asia Timur) yang
menjembatani kepentingan negara- negara Asia Timur dan Asia Tenggara.
Saat ini
dengan adanya perubahan hubungan dengan negara- negara barat dan perubahan
dengan negara- negara komunis maupun mantan komunis, maka terdapat pula
perubahan isu- isu yang menjadi konsentrasi utama. Pemerintah Indonesia kini
mengarahkan politik luar negerinya kepada isu- isu demokrasi, HAM, lingkungan
hidup, ketahanan pangan, krisis energi dan krisis utang di Eropa.
Pendekatan
politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden SBY memiliki beberapa ciri
sebagai berikut:
·
Opportunity Driven, yaitu
mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.
·
Win Win Solution, yaitu
memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
·
Constructive, yaitu bahwa
Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong terciptanya
kestabilan regional.
·
Rasional dan Pragmatis, yaitu
menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan serta berpikir
secara pragmatis atau manfaat.
·
Soft Power, yaitu mengandalkan
dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang
dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.
·
Personal, yaitu pendekatan yang
dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk mengamil hati dan menjalin
persahabatan.
Dengan pendekatan yang dianut tersebut,
maka Presiden SBY menerapkan politik luar negeri yang konstruktif untuk
membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan All
Directions Foreign Policy (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini
berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan
politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga
menganut paham A Million Friends, Zero Enemy yang
artinya merangkul sebanyak- banyaknya kawan dengan menggunakan soft power
sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Harapan- harapan terhadap
politik luar negeri Indonesia dibangun dengan sistem bridge builder, consessus
builder dan resolusi conflict.
Instrumen- instrumen yang digunakan
Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain ialah partisipasi
Indonesia dalam forum- forum kawasan maupun internasional seperti ASEAN, PBB,
G-20, APEC, ASEM maupun WTO. Di samping itu kunjungan kenegaraaan beragai
kepala negara asing ke Indonesia juga mencitrakan semakin bertumbuhnya
kepercayaan internasional terhadap Indonesia dan semakin banyak hubungan
bilateral yang mampu dijalin pemerintah Indonesia dengan luar negeri.
Selain aspek negara dan pemimpin,
masyarakat juga mampu berpartisipasi dalam politik luar negeri Indonesia yaitu
dengan turut serta dalam erbagai program pertukaran belajar dan budaya. Hal ini
menunjukan diplomasi yang dilakukan melalui soft power.
Dampak dan realisasi dari berbagai
bentuk kebijakan politik luar negeri terseut ialah bahwa saat ini Indonesia
merupakan poros kekuatan ASEAN dan menjadi Co- Chair pada New Asia- Africa
Strategic Partnership. Selain itu, dialog intensif yang terjalin dengan negara-
negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Australia juga membuka lebih
mudahnya terjadi perlindungan hukum agi warga negara Indonesia yang berada di
luar negeri. Perbaikan citra Indonesia sebagai negeri yang damai, indah dan
kaya budaya juga mampu memberi sumbangsihnya tersendiri terutama dalam bidang
kepariwisataan.
Dalam menjalankan strategi politik luar
negeri, keberadaan Departemen Luar Negeri saja tidaklah cukup. Saat ini
terdapat suatu badan yang bergerak secara khusus dalam hal hubungan luar
negeri Indonesia yaitu Staf Khusus Presiden bidang Hubungan
Internasional. SKP- HI memiliki misi dan tugas, yaitu:
1.
Memberi layanan kepada Presiden
RI
2.
Melakukan koordinasi dan
kerjasama erat
3.
Memberi informasi, analisis
mengenai isu- isu dari bidang hubungan internasional
4.
Mempromosikan Presiden RI sebagai
“Internasional Statesman”
5.
Meningkatkan kapasitas politik
luar negeri bebas aktif Indonesia
6.
Meningkatkan peran dan relevan
Indonesia di kawasan dunia
7.
Mempromosikan pemahaman dan
dukungan dari komunitas internasional
3.1.8 SBY
dan tantangan politik luar negeri
mekanisme
institusi-institusi pembentukan komunitas. Keduanya didukung second track
masing-masing, yaitu CSCAP dan PECC.
Akhirnya,
Indonesia dan Asean harus pula menjadi anggota yang baik dari komunitas
internasional, khususnya di dalam sistem PBB, yang merupakan sistem global
satu-satunya yang kita miliki dan harus diperkuat oleh seluruh anggota demi
tertib internasional. Suatu tertib internasional harus didukung semua anggota
komunitas internasional, termasuk Asean.
Dalam
menghadapi perkembangan di masa depan, politik luar negeri Indonesia tidak
mempunyai pilihan lain kecuali memperbaiki dan meningkatkan diri dalam
mengatasi berbagai tantangan. Sebagai target jangka pendek dan menengah,
prioritas politik luar negeri adalah meningkatkan kemampuan nasional dan
regional. Kontribusi Indonesia ke dunia internasional kemungkinan besar akan
sulit diharapkan.
3.1.9 Kontribusi
RI
Kontribusi yang mungkin bagi Indonesia pada
masyarakat internasional hanyalah secara tidak langsung. Ini berupa perbaikan
ekonomi domestik dengan menjalin kerja sama investasi dan perdagangan.
Untuk memenuhi tantangan ini tidak mudah. Ini
karena sumber dan ragam tantangan politik luar negeri terus berkembang.
Hanya saja upaya yang dapat dilakukan antara
lain sebagai berikut. Pertama, beberapa sumber masalah politik luar negeri
terkait dengan pembangunan, misalnya, ekses dari proses kegiatan ekonomi.
Khusus di bidang lingkungan, kegiatan ekonomi
dan pembangunan dapat menjadi penyebab timbulnya masalah politik luar negeri.
Misalnya, masalah pencemaran asap sebagai akibat kebakaran hutan. Karena itu,
kebijakan dan peraturan pembangunan harus dilandasi perangkat hukum yang kuat
dan tegas agar pelestarian lingkungan dapat tercipta.
Kedua, kemampuan dan usaha untuk mendeteksi
permasalahan secara dini. Suatu prasyarat penting untuk meningkatkan kemampuan
ini, yaitu tersedianya informasi akurat dan terpercaya.
Sumber informasi ini dapat diperoleh dari
berbagai pihak, termasuk sumber nonpemerintah, seperti LSM dan media. Untuk
itu, Indonesia harus lebih membuka diri keikutsertaan aktor nonpemerintah dalam
mengantisipasi berbagai masalah baru, seperti isu domestik.
Ketiga, karena isu lintas negara telah
menembus batas wilayah suatu negara maka koordinasi antarnegara Asean menjadi
penting menghadapi tantangan keamanan regional yang semakin kompleks, seperti
terorisme internasional. Departemen Luar Negeri dengan swasta dapat bekerja
sama di bidang fact finding mission, joint training, exchange of experts,
dan diplomasi dengan tujuan untuk early warning system.
Dari berbagai tantangan di atas redefinisi
politik luar negeri Indonesia akan menjadi tantangan besar. Masalah-masalah
'baru' dan sifatnya yang tidak terduga, seperti SARS, flu burung, dan human
security lainnya akan menjadi ujian berat pemerintahan baru SBY, termasuk
kredibilitas di mata masyarakat internasional.
3.1.10 SBY praktekkan politik oligarki
Presiden SBY
dinilai inkonsisten. Di banyak kesempatan SBY mengemukakan teori dan idealisasi
soal Demokrasi, namun pada kenyataannya mempraktikkan oligarki politik.
Pengangkatan
Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas menteri keuangan baru-baru
ini jadi bukti SBY penganut setia praktik oligarki dan dinasti politik. Selain
menjadi menteri ganda dengan pengangkatan tersebut, Hatta merupakan besan SBY.
Di Partai
Demokrat, praktik oligarki dan dinasti politik yang dijalankan SBY malah sudah
berlangsung lama. SBY menjadi ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan,
majelis tinggi dan ketua umum. Edhie Baskoro Yudhoyono yang merupakan
bungsunya, jadi sekjend. Terbaru, ada kabar SBY akan mengangkat salah satu adik
ipar Ani Yudhoyono, Agus Hermanto, menjadi salah satu wakil ketua umum.
"Sudah
banyak contoh-contoh yang menegaskan sikap inkonsistensi SBY dalam kaitannya
sebagai presiden dan kepala negara. Terakhir, pengambilalihan Partai Demokrat
padahal dia mengintruksikan agar menteri-menteri asal partai fokus urusan
negara," katanya mengingatkan.
"Kelakuan
SBY ini merupakan tonjokan paling serius bagi kaum reformis yang sejak awal
kemunculannya, salah satunya adalah menolak bentuk-bentuk nepotisme,"
tegas Ridwan.
3.1.11 Politik SBY dan Politik Machiavelli
“Moral dan etika politik presiden jadi
gunjingan. Bapak Ketua, anak Sekjen. Tadinya orang mengira tak akan mungkin SBY
mempraktekkan nepotisme. Berduet dengan Ibas, putranya sendiri sebagai sekjen
di panggung politik. Bukankah ini sama saja mencederai janji reformasi ?”
Tapi perkiraan orang meleset. Akhirnya terjadi juga sejarah baru di
Indonesia. Seorang kepala negara juga merangkap sebagai ketum partai, ketua
Dewan Pembina sekaligus ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Walau rangkap jabatan yang dilakukan SBY tidak menyalahi aturan hukum,
namun hal tersebut menuai kritik. Kata Adnan Buyung Nasution dilansir
Metrotvnews, "Hukum tidak identik dengan UU. Pelanggaran hukum itu
termasuk nilai moral dan etika. Menurut saya, presiden sekarang sudah melanggar
hukum. Sebab dia sudah bersumpah untuk melaksanakan UUD selurus-lurusnya.
Jangan dia melanggar sendiri dengan merangkap jabatan lain.”
Sebagai kepala negara dengan gelar akademis, SBY tentu paham makna etika
dan moral politik. Terlebih lagi SBY sendiri sebelumnya melarang para menteri
untuk mengurusi partai dan harus lebih fokus mengurus negara. Namun SBY justru
melanggar larangannya sendiri. Bukan itu saja. SBY juga tidak konsisten dengan
menunjuk dua menterinya sebagai pengurus vital di partainya. Apapun alasannya,
inkonsistensi itu sendiri mengesankan ketidak-acuhan terhadap nilai-nilai moral
dan etika politik.
Ada apa dengan SBY? Mengapa SBY berani mengambil risiko dengan bertindak
inkonsisten yang nota bene melanggar moral dan etika politik? Mengapa SBY
terkesan tak percaya pada kader di partainya dengan memborong sekian jabatan
bagi dirinya sendiri? Apakah politik dan moral bagi SBY adalah dua hal yang tak
ada sangkut pautnya, seperti yang dianut Machiavelli?
Niccolo Machiavelli (1469-1527), adalah filsuf dan ahli politik dari
Italia. Salah satu teorinya yang terkenal adalah bagaimana cara mempertahankan
kekuasaan. Di dalam bukunya Il Principe, Machiavelli berpendapat bahwa
politik dan moral adalah dua hal yang tidak saling berkaitan. Yang dikedepankan
adalah raja harus sukses dalam mempertahankan kekuasaannya. Etika politik ala
Machiavelli adalah bahwa segala yang baik, adalah segala hal yang dapat
memperkuat kekuasaan raja.
Bagi Machiavelli, mempersoalkan legitimasi moral kekuasaan bukanlah hal
penting. Yang terpenting adalah bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Machiavelli menginginkan negara yang kuat, sehat, dan tidak korup. Untuk menuju
tujuan ini, terlebih dahulu raja harus mengamankan kekuasaannya.
Ironinya adalah untuk mewujudkan negara yang tidak korup, ajaran
Machiavelli justru menawarkan cara-cara manipulatif. Jika perlu dengan
menggunakan kekuatan senjata dan uang. Bahkan menurut Machiavelli, demi
stabilitas negara raja boleh melalukan kekejaman, asal dilakukan dengan tepat.
Bagaimana mempertahankan kekuasaan, adalah prinsip paling mendasar dalam ajaran
politik Machiavelli.
Dalam mempertahankan kekuasaan, segala daya upaya dikerahkan agar
kekuatan itu tetap langgeng. Kelemahan ajaran Machiavelli terletak pada point
tujuan menghalalkan cara.
![SBYMachiavelli2a](file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image026.jpg)
Niccolo Machiavelli (Foto: divinewhirlwin)
Teori Machiavelli mengabaikan kebutuhan kodrati manusia. Yaitu kebutuhan
akan nilai-nilai etika dan moral sebagai nilai manusiawi, yang dibutuhkan
manusia manapun sebagai makhluk berakal budi. Ini juga merupakan harapan rakyat
dalam hidup berdemokrasi.
Dalam demokrasi modern, tentu tak ada yang berharap teori Machiavelli
menginspirasi langkah politik SBY. Jika taktik mempertahankan kekuasaan
dijadikan instrumen utama dalam berpolitik, maka timbul peluang
terabaikannya politik pro rakyat. Indonesia bukanlah negara kekuasaan,
melainkan negara hukum. Ini artinya akseptasi terhadap kekuasaan pemimpin
tergantung pada bagaimana ia konsisten menjunjung nilai etika dan moral
politik, sebagai asas paling mendasar dalam berkonstitusi.
BAB IV
PENUTUP
4.1.1 Kesimpulan
Peningkatan
citra pemerintah ini tampak senada dengan bertahannya citra Presiden dan
tingkat kebanggaan publik terhadapnya. Dengan kata lain, keberadaan dan setting
politik Presiden sejauh ini masih menjadi kekuatan penopang wibawa pemerintahan
di mata masyarakat. Jajak pendapat menunjukkan citra Presiden pada triwulan ini
cukup tinggi, yakni 54,5 persen, jauh di atas citra pemerintahan sebesar 39,2
persen. Posisi itu bisa menjadi berubah dengan sejumlah perkembangan terbaru.
Persoalan
pertama terkait keputusan SBY merangkap jabatan publik dengan jabatan di Partai
Demokrat. Keputusan ini juga bertolak belakang dengan visi SBY yang ingin
menjadikan Demokrat partai modern yang bebas kultus individu dan patronase
politik. Jajak pendapat memperlihatkan sebagian besar Politisi mengkhawatirkan
rangkap jabatan akan cenderung merugikan kepentingan publik. Selain itu, lebih
dari separuh responden juga pesimistis keputusan SBY efektif mengembalikan elektabilitas
Demokrat pada Pemilu 2014.
Kinerja
Presiden juga akan disorot terkait persoalan laten, yakni belum beresnya
pembenahan institusi negara, khususnya yang berimplikasi pada ”ketegangan” di
berbagai level antara TNI dan Polri. Posisi kelembagaan yang tak kunjung mapan,
terutama dalam konteks reformasi TNI-Polri, akan memicu konflik yang makin
terbuka dan vulgar.
Sejauh mana
pemerintahan SBY memenuhi kebutuhan, menyelesaikan persoalan, dan mengembalikan
rasa keadilan publik akan memengaruhi rapor kinerja pemerintahan SBY di tahun
terakhir masa pemerintahan SBY.
4.1.2 Saran Dan Kritik
Penulis menyadari makalah ini masih
jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun isi materinya. Untuk itu
penulis sangat terbuka atas saran dan kritikan dari pembaca demi kebaikan
makalah dan penulis untuk dimasa yang akan datang. Penulis berharap makalah ini
dapat dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa kita.
DAFTAR PUSTAKA
Faisal, Sanafiah. 1989. Sistem Politik Indonesia, CV. Rajawali.
Jakarta
Karim M, Rusli. 1991. Perjalanan Partai Politik di Indonesia :
Sebuah Potret Pasang Surut, CV. Rajawali. Jakarta.
LP3ES. 1995. Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES
Indonesia. Jakarta
Al-Qura`an
, Surat Al-Ma-idah [5]: 18
Al-Qura`an
, Surat Ali Imran [3]: 26
0 komentar:
Posting Komentar